ASKARA - Presiden Joko Widodo meluncurkan bantuan sosial (bansos) tunai seluruh Indonesia dari Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1). 

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk tidak lagi menyunat bantuan yang diberikan pemerintah kepada rakyat.

"Pada 2021 ini, penyaluran bansos akan terus kami lanjutkan dan di dalam APBN 2021 telah kami siapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk seluruh penerima dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dalam rangka membantu masyarakat mengatasi dampak Covid-19. Artinya bantuan ini dimulai hari ini disalurkan ke 34 provinsi," jelasnya. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meluncurkan langsung bansos kepada masyarakat penerima PKH, program sembako, dan program bansos tunai. 

Mengenai bansos tunai diberikan selama empat bulan dari Januari sampai April dengan nilai Rp 300 ribu per bulan per kepala keluarga (KK). Sementara PKH diberikan empat tahap melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Untuk sembako akan disalurkan pada Januari sampai Desember dengan nilai Rp 200 ribu per KK per bulan. 

"Kami harapkan bantuan ini dapat meringkankan keluarga yang terdampak. Kami harapkan juga bisa menjadi pemicu untuk menggerakkan ekonomi nasional, memperkuat daya beli masyarakat sehingga bisa membuat ekonomi nasional menjadi lebih baik," kata Presiden Jokowi.

Dia mengharapkan, penerima manfaat bisa menggunakan bantuan itu dengan tepat. Apabila diberikan program sembako maka penerima manfaat harus membeli bahan-bahan pokok. 

"Jangan digunakan untuk beli rokok. Hati-hati nih, yang bapak-bapak jangan dipakai untuk beli rokok, belikan sembako sehingga bisa mengurangi beban keluarga di saat masa pandemi ini. Diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan pangan keluarga," pesan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk tidak lagi memotong bantuan yang diberikan kepada rakyat. Bahkan sudah berulang-ulang mengingatkan.  

"Supaya diingatkan ke penerima dan tetangga yang tidak datang, dikasih tahu kalau tidak ada potongan. Karena ini dikirimkan langsung ke penerima, baik lewat bank pemerintah maupun kantor pos," katanya.

Oleh karena itu, dia juga meminta jajarannya dan kepala daerah agar mengawal proses penyaluran bansos. Bantuan harus diberikan secara cepat, tepat sasaran dan diawasi agar tidak ada potongan. 

"Sehingga dampak ekonomi bisa muncul dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," tutup Presiden Jokowi. (jpnn)