ASKARA - Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Rina Indiastuti melantik pejabat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di lingkungan Unpad, Sabtu (2/1). 

Salah seorang wakil dekan yang dilantik adalah Dr Asep Agus Handaka Suryana, yang diangkat menjadi Wadek Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan.

Ternyata Dr. Asep disinyalir merupakan salah satu eks aktivis organisasi terlarang HTI, yang telah dibubarkan oleh pemerintah. 

Pengangkatan Asep tersebut langsung direspons Alumni Unpad yang tergabung dalam Alumni Unpad Peduli Pancasila. 

Berikut pernyataan sikap dari Alumni Unpad yang disebar melalui media sosial, Minggu malam (3/1): 

Pernyataan Sikap Terkait Pengangkatan kader HTI Jadi Wakil Dekan di Unpad

Di saat pemerintah tengah melakukan pembersihan serta tindakan tegas terhadap organisasi radikal, intoleran dan anti Pancasila, sungguh sangat ironis dengan apa yang dilakukan oleh Rektor Unpad, dengan mengangkat seorang Kader dan pernah menjadi Ketua HTI Kota Bandung, sebagai Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan.

Tindakan rektor Unpad yang nota bene sebagai pimpinan lembaga Perguruan Tinggi dan memiliki peran serta tanggung jawab terhadap proses pendidikan intellectual Muda sbg generasi penerus bangsa, patut disesalkan. Sudah selayaknya rektor ikut mengawal dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah tsb di atas. Apalagi HTI merupakan organisasi terlarang yang sudah sangat terang-terangan ingin menegakkan khilafah, membubarkan NKRI serta mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Sebagai alumni, kami sangat prihatin serta menyayangkan tindakan rektor Unpad yang tidak cermat dalam melakukan proses seleksi serta meneliti track record calon kandidat yang akan diangkat menjadi pejabat di lingkungan Unpad. Karena jejak digital yang bersangkutan di media sosial menunjukkan calon pejabat tersebut adalah pimpinan HTI di Kota Bandung.

Melihat fenomena tersebut, bersama ini kami dari Alumni Unpad Peduli Pancasila menuntut:

1. Pembatalan pengangkatan Wakil Dekan Fakuktas Perikanan dan Kelautan, yang sudah sangat jelas pejabat tersebut adalah kader serta pimpinan HTI, bukan kader biasa.

2. Agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera menurunkan tim investigasi untuk melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif  mengapa jajaran pengambil keputusan di Unpad sampai bisa mengangkat kader dan pimpinan HTI menjadi pejabat di lingkungannya.

3. Karena ini menyangkut ideologi Negara, agar pihak aparat hukum, serta Badan Intelijen Negara, untuk ikut terlibat melakukan investigasi di lingkungan Unpad, sehingga bisa terdeteksi profiling siapapun yang ikut terlibat dalam organisasi radikal yang anti Pancasila di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat agar menjadi pelajaran bagi kita semua dalam menjaga dan merawat Unpad agar terbebas dari rongrongan ideologi dan paham politik khilafah, yang tidak sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, NKRI, PANCASILA, UUD 1945, dan BHINEKA TUNGGAL IKA.

Terima Kasih.

Alumni Unpad Peduli Pancasila.