ASKARA - Presiden Joko Widodo mengingatkan supaya tidak ada pemotongan ketika penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat dalam bentuk apapun.

"Ini sudah saya ulang-ulang jangan sampai ada potongan-potongan apapun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat," katanya melalui keterangan video, Selasa (29/12).

Maka itu, perlu dilakukan digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan sistem bank mitra pemerintah. Dengan demikian, pemotongan bantuan dapat dicegah.

Presiden Jokowi menekankan agar data penerima bansos betul-betul tepat sasaran. Karenanya perbaikan data penerima harus dilakukan bersama pemerintah daerah. 

Selain itu juga mewanti-wanti agar bansos mulai disalurkan Januari 2021. Penyaluran bansos menjadi penting untuk memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Air.

"Jadi jangan sampai mundur. Bulan Januari harus sudah bisa dimulai karena ini menyangkut daya ungkit ekonomi, menyangkut daya beli masyarakat konsumsi rumah tangga yang kita ingin ini bisa menggerakkan demand atau permintaan," jelasnya. 

Presiden Jokowi menyebut bahwa pemerintah telah menyiapkan Rp 110 triliun dari APBN 2021 untuk program perlindungan sosial. Jumlah itu digunakan di antaranya untuk program kartu sembako Rp 45,1 triliun. 

Program bantuan ini menyasar 18,8 juta penerima manfaat yang masing-masing menerima Rp 200 ribu per bulan. Kemudian, program keluarga harapan (PKH) dengan total anggaran Rp 28,7 triliun. 

Program ini diperuntukkan bagi 10 juta penerima dan diberikan selama empat triwulan serta bansos tunai. Dengan anggaran Rp 12 triliun, bansos ditujukan untuk 10 juta penerima masing-masing mendapat Rp 300 ribu selama empat bulan.

Adapun, program Kartu Prakerja dengan anggaran Rp 10 triliun dan bantuan langsung tunai dari program Dana Desa sebesar 14,4 triliun.

"Kemudian ditambah diskon listrik selama ejam bulan ini Rp 3,78 triliun," tandas Presiden Jokowi.