ASKARA - Rancangan Inpres terkait percepatan pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura menjadi sentra ekonomi baru sudah memasuki tahap harmonisasi.

Rancangan Inpres tersebut telah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri yang juga Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebelum nantinya diserahkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BNPP Suhajar Diantoro saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 Bidang Infrastruktur Layanan Dasar dan Pembuka Keterpencilan di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu kemarin (16/12).

"Isu-isu perbatasan di akhir tahun ini yang menjadi perhatian Bapak Presiden, pertama Insya Allah Bapak Presiden akan segera tanda tangan Inpres tentang percepatan pembangun PKSN di Paloh-Aruk, Atambua dan Jayapura," kata Suhajar, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/12). 

Dikatakan Suhajar, dalam Inpres ini disebutkan bahwa daftar kegiatan yang akan dikerjakan masing-masing kementerian/lembaga (K/L) anggota BNPP di tiga PKSN tersebut pada tahun 2021-2022. 

Juru Bicara BNPP ini menegaskan, dalam mengembangkan PKSN Paloh-Aruk, Atambua, dan Jayapura, BNPP hanya mentapkan perencanaan.

Perencanaan tersebut sudah melalui proses yang matang yaitu terjun ke lapangan untuk melakukan market intelegen, menginventarisir potensi daerah, memilah potensi mana yang patut mendapat dorongan dari Presiden dan mana yang tetap menjadi wewenang Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.

Suhajar mengatakan, pembiayaan proyek yang harus dikerjakan di tiga PKSN tersebut dikeluarkan oleh masing-masing K/L.

"Jadi misal di Aruk PU harus bangun jalan 2,7 kilometer di Temajuk misalnya, jadi dananya dari Kementerian PU. Begitu pula Menteri Pertanian akan membangun apa, dananya dari Kementerian Pertanian. Jadi clear dananya dari K/L, karena BNPP ini mengoordinir perencanaan," tandasnya.