ASKARA - Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin mendukung Polri menangkap seorang pria berinisial S (40), yang mengancam membunuh Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran melalui aplikasi pesan WhatsApp. 

Mantan ketua Komisi III DPR itu meminta aparat melakukan proses sesuai hukum dan aturan yang berlaku terhadap pelaku. 

"Polisi sebagai aparat penegak hukum wajib menjalankan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu semuanya diproses sesuai dengan fakta yang terungkap dalam proses penyelidikan dan penyidikan," kata Azis, Selasa (15/12).

S merupakan seorang pedagang dan berdasarkan penyelidikan Polri, tergabung dalam beberapa grup WhatsApp seperti “Fakta Berkata” dan “Media Muslim Indonesia”.

Dalam ancamannya, S membuat sebuah unggahan berisi foto Kapolda Fadil dengan tulisan "<i>dicari orang ini, pembunuh bayaran, segera dihubungi mujafudfisabilillah</i>". 

Atas perbuatannya, S dijerat Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman enam tahun penjara.

Azis meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat lebih memahami dan sadar atas segala bentuk perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum. 

“Apa pun motifnya, tentu hal ini haruslah dijadikan sebagai pelajaran bagi semua untuk aware akan adanya dampak hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan termasuk di dunia medsos," ujarnya.

Wakil Ketua DPR asal Fraksi Partai Golkar itu berharap, pengguna media sosial lebih bertanggung jawab dan memahami konsekuensi hukum dalam penggunaannya.

“Jangan sampai terjebak menjadi pribadi yang berbeda dan merasa tidak terjangkau oleh hukum di media sosial," ungkapnya. 

Menurut Azis, komentar dan unggahan setiap pengguna haruslah sesuai dengan norma dan aturan hukum bangsa Indonesia. "Ini harus dijadikan momentum bagi kita bersama untuk bijak dalam menggunakan media sosial,” pungkasnya. (jpnn)