ASKARA - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, perlu kesepakatan menyamakan standar protokol kesehatan, status kesehatan yang dapat meningkatkan kepercayaan antara negara ASEAN. 

Sehingga mobilitas manusia, kegiatan bisnis, dan berbagai fasilitas bisa berfungsi kembali tanpa mengabaikan faktor keamanan dan keselamatan. 

“Pertemuan ini bisa menginformasikan kepada penentu kebijakan di negara masing-masing, perlunya rencana bersama pemulihan pascapandemi dalam rangka kebijakan dan teknologi," ujarnya pada webinar ASEAN University Leaders, Rabu (2/12).

Moeldoko menyampaikan, bagaimana 10 negara anggota ASEAN memiliki sejarah kerja sama bilateral dan regional di berbagai sektor, termasuk ekonomi dan pendidikan. 

Bahkan, konektivitas dan mobilitas manusia maupun barang antara negara sangat tinggi sebelum terjadinya pandemi. 

Moeldoko menyadari, semua negara anggota ASEAN menghadapi pandemi dengan ancaman, respon dan tantangan yang berbeda. “Tapi faktanya, tidak ada satu pun negara yang tidak membutuhkan dukungan negara lain sama sekali,” imbuhnya.

Selain itu, pentingnya riset sebagai dasar pembuatan kebijakan publik. Seperti yang dilakukan Indonesia sepanjang delapan bulan pandemi telah menghasilkan banyak data tentang pandemi. 

Dari kasus suspek, terkonfirmasi, isolasi, perawaran, meninggal dan sembuh. Sehingga, data dapat diolah dengan optimal, dianalisa dengan baik dan menjadi pijakan pengembangan obat, vaksin, alat kesehatan, teknologi, dan kebijakan publik. 

Pada intinya, Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan menuju tatanan masyarakat yang aman dan produktif. Apalagi, pandemi Covid-19 berdampak pada semua aspek kehidupan manusia.