ASKARA - Partai Gerindra menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. Menyusul penetapan tersangka kadernya yang menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Ir H Joko Widodo. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia KH Ma'ruf Amin, serta seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (27/11).

Muzani meyakini, kasus hukum yang melibatkan Edhy Prabowo tidak akan mengganggu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Karenanya diharapkan pelayanan terhadap masyarakat berjalan seperti semula. 

"Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Kami berharap seluruh kegiatan pemerintahan terus berjalan sebagai biasa. Pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan presiden tetap berjalan seperti yang direncanakan sebelumnya," jelasnya.

Gerindra pun menghormati proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta berharap asas praduga tak bersalah tetap dapat dihormati oleh semua pihak.

"Namun demikian kami berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dijunjung tinggi. Karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum kepada saudara Edhy Prabowo perlu dihormati sebagai upaya menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," papar Muzani.

Edhy Prabowo sendiri telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri kelautan dan perikanan serta sebagai wakil ketua umum Gerindra. 

"Menanggapi masalah itu, kami DPP Partai Gerindra telah menerima surat pengunduran diri saudara Edhy Prabowo. Dan saat ini surat tersebut sedang kami teruskan kepada ketua Dewan Pembina Partai Gerindra," ujar Muzani.