ASKARA - Pemerintah terus berusaha menahan laju penularan Covid-19, salah satunya dengan mendatangkan vaksin. Karenanya, pemerintah mempersiapkan program vaksinasi dengan baik. 

Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara transparan. 

"Dalam rangka transparansi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pemerintah juga menyiapkan infrastuktur sistem satu data," katanya dalam keterangan virtual bertema Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa (24/11).

Sejak awal, pemerintah terus melakukan sosialisasi dan juga pertemuan dengan para pakar seperti Indonesia Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lainnya. 

"Semua kita libatkan karena ini merupakan faktor terpenting dalam penanganan Covid-19 yaitu penyelamatan terhadap manusia," tutur Erick Thohir.  

Terdapat lima tujuan utama dalam membangun sistem informasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber menjadi satu data. Kedua, menyaring data individu penerima vaksin prioritas. Ketiga, membangun aplikasi pendaftaran vaksin baik program pemerintah maupun program mandiri. 

"Keempat, memetakan suplai dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksin. Kelima, memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi," jelas Erick Thohir yang juga menjabat menteri BUMN. 

Pemerintah telah menyiapkan dua skema vaksinasi yaitu bantuan untuk tenaga kesehatan, pelayanan publik, TNI, Polri, Satpol PP, aparat hukum, dan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran.

Kemudian skema mandiri yaitu vaksinasi yang biayanya ditanggung oleh masyarakat secara perorangan. 

"Tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih sudah seyogyanya membantu pemerintah dengan membayar vaksinasi sendiri," kata Erick Thohir.