ASKARA - Demonstrasi penolakan Undang Undang Cipta Kerja yang berujung kericuhan di sejumlah titik di Yogyakarta mendapat perhatian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Menurutnya kericuhan itu sudah \'by design\' 

"Saya menyesali kejadian anarki (unjuk rasa). Ini by design. Karena mahasiswa, pelajar, sama buruh sudah selesai (aksi) di DPRD, tapi ada kelompok orang yang tidak mau pergi, dan itu berlangsung terus sampai sore," kata Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Jumat (9/10).

Aksi yang telah terencanakan itu membuat berbagai kerusakan pada fasilitas publik. Bahkan warga DIY berhamburan keluar rumah dan berada di jalan kawasan Malioboro dan Kotabaru.

Sultan mengaku mengetahui kelompok pelaku kerusuhan, yang membuat kericuhan di sejumlah daerah ketika berbarengan dengan aksi penolakan Undang Undang Cipta Kerja. 

Untuk itu, para pelaku tersebut harus ditangkap dan dipidana sesuai aturan yang berlaku. Sultan meminta aparat menindak tegas para pelaku yang terlibat kericuhan.

"Kita siang ini rapat (pelaku kerusuhan) harus dipidana, dituntut karena ini by design, bukan kepentingan buruh. Supaya tidak main-main karena dia maunya juga main-main," tegasnya.

Sultan mengucapkan terima kasih, selain kepada aparat keamanan. Namun kepada masyarakat yang telah melawan kelompok perusak tersebut. Mengingat tindakannya telah menggangu ketertiban umum.

"Kota menyaksikan warga ini bahwa bawa tongkat-tongkat bambu berkelahi dengan mereka. Mungkin dengan cara seperti itu kita bisa melawan kepentingan yang anarkis," tandasnya. 

Kericuhan pecah dalam aksi demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berada di depan Kantor DPRD DIY. Keributan tersebut meluas hingga ke kawasan Malioboro pada, Kamis (8/10).

Atas kejadian tersebut pedagang kaki lima (PKL), becak, dan andong terpaksa mencari perlindungan dari batu dan gas air mata yang beterbangan.