ASKARA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan masalah kemanusiaan yang sangat serius.

Jumlah korban meninggal dunia maupun yang masih dalam perawatan terus meningkat. Termasuk dari kalangan tenaga kesehatan sebagai salah satu garda terdepan sekaligus benteng terakhir penanganan Covid-19.

"Situasi makin mengkhawatirkan. Kami meminta kepada kepada para elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok," jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH Haedar Nashir kepada media, Senin (21/9). 

Dia mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin memprihatinkan, seyogyanya para elite menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif. Para menteri tidak seharusnya membuat kebijakan yang kontroversial dan tidak terkait langsung dengan hajat hidup masyarakat. 

"Pejabat tinggi negara sebaiknya tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan, termasuk yang cenderung merendahkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan Indonesia yang telah berjuang keras dengan pertaruhan jiwa-raga dalam menangani Covid," ujar Haedar Nashir. 

PP Muhammadiyah juga meminta DPR RI dapat menunda pembahasan rancangan undang undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan, termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja. 

DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana penanganan pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Khususnya rakyat kecil yang paling terdampak.

"Sudah saatnya anggota DPR dan elite politik lainnya menunjukkan tanggung jawab dan moral politik yang luhur dalam menangani Covid-19, dan penyelesaian masalah bangsa yang bersifat mendesak dan darurat," pesan Haedar Nashir.