ASKARA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menyerap aspirasi masyarakat Papua. Salah satunya terkait kelanjutan otonomi khusus. 

Hal itu diperlukan untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih. 

"Salah satu aspirasi adalah melanjutkan otsus untuk 20 tahun yang sangat diperlukan untuk percepatan pembangunan di Papua," ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam keterangannya, Kamis (23/7).

Intinya, pemerintah menaruh perhatian kepada kemajuan pembangunan di Papua. Bahkan sudah menyiapkan skema untuk memajukan Papua.

"Istilahnya keroyokan membantu percepatan pembangunan di Papua. Di bidang pendidikan, kesehatan yang wajib-wajib hukumnya kemudian infrastruktur termasuk jalan Trans Papua," jelas Tito. 

Kemudian sektor pertanian, perikanan, perternakan, perkebunan. Terlebih, semua kementerian dan lembaga di tingkat pusat juga banyak dilibatkan untuk mempercepat pembangunan. 

"Tolong kepala-kepala daerah juga betul-betul manfaatkan maksimal untuk pembangunan sehingga terbuka lapangan kerja," instruksi Tito.

Mengingat potensi alam Papua yang luar biasa, apalagi sumber daya manusianya dengan demikian akan cepat maju. 

"Ini adalah pulau yang termasuk sumber daya alamnya melimpah. Yang bisa menjadi modal bagi masyarakat Papua," tutur Tito. 

Seperti diketahui, mendagri bersama menko polhukam, panglima TNI yang diwakili kasum TNI dan kapolri yang diwakili wakapolri melakukan kunjungan ke Papua.  

Dalam rangka menghadiri rapat bersama Forkopimda Provinsi Papua terkait situasi politik terkini, pendisiplinan masyarakat taat protokol kesehatan Covid-19, dan terlaksananya program objek vital nasional.