ASKARA - Anggota Komisi IX DPR RI, Elva Hartati mengungkapkan, belum direalisasikan insentif nakes yang menangani kasus Corona Virus Disease (Covid-19), disebabkan karena syarat-syarat proses pencairan yang diajukan Pemerintah Daerah (Pemda) ke pusat, belum lengkap.
Elva Hartati menyatakan, berdasarkan hasil koordinasi dengan Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diketahui bahwa persyaratan yang belum dipenuhi diantaranya terkait data dokter menangani kasus Covid-19, jumlah pasiennya, termasuk dalam penanganan.
“Kita dari Komisi IX DPR RI minta kepada masing-masing Pemda, termasuk Pemprov Bengkulu melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) agar melengkapi persyaratan pencairan insentif nakes dan bukan bersifat namanya saja,” ujar Elva dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/7).
Wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Bengkulu ini meyakini, jika persyaratan diminta oleh Kemenkes itu telah lengkap, maka segera akan dicairkan, mengingat dananya telah tersedia. Sebab kata dia, bila dalam pembayaran tidak lengkap syaratnya dikawatirkan akan bermasalah hukum dikemudian hari.
“Kita yakin Kemenkes itu dalam mencairkan insentif nakes tidak serta merta begitu saja, meski disisi lain disayangkan keterlambatan perealisasiannya, karena diketahui mereka berada di garda terdepan dalam penanganan Covid-19 ini," terangnya.
Lambannya pencairan insentif tenaga kesehatan ini, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni mengungkapkan, untuk insentif nakes di Bengkulu memang belum dicairkan, karena saat ini Kemenkes masih melakukan verifikasi. Hanya saja, Herwan mengharapkan, dalam waktu dekat ini dapat selesai dan insentif nakes segera dicairkan.
“Memang ada kriteria khusus bagi nakes yang mendapatkan insentif dalam penganan Covid-19, diantaranya, tenaga kesehatan baik perawat atau dokter yang menangani langsung pasien. Sehingga data yang disampaikan perlu dilakukan verifikasi dulu. Kita tunggu saja, mudah-mudahan cepat selesai,” pungkasnya.
