Kamis, 16 Juli 2020 | 23:35
NEWS

Survei: 81,24 Persen Responden Tidak Setuju dengan Perppu Corona

Survei: 81,24 Persen Responden Tidak Setuju dengan Perppu Corona
Ilustrasi survei (Dok Kabarnews)

ASKARA - Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) melakukan survei terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 yang berisikan tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Juru Bicara LKSP, Hafidz Muftisany mengatakan, penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan DPR RI menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 hanya diketahui 51,93 persen responden. 

Sementara 48,07 persen tidak tahu ada Perppu yang memberi kewenangan sangat besar kepada pemerintah. 

Dari 51,93 persen yang tahu, Hafidz menyebut mayoritas 81,24 persen responden tidak setuju dengan substansi Perppu Corona dibandingkan yang setuju 18,76 persen.

Kemudian, alasan responden yang menolak Perppu disebabkan legalisasi korupsi 65,29 persen, mengabaikan hak pengawasan dan anggaran DPR 20,15 persen, mengambil-alih kewenangan yudikatif 11,79 persen, tidak tahu isinya 1,52 persen dan alasan lain 1,24 persen. 

"Responden yang setuju Perppu beralasan pemerintah beritikad baik 39,84 persen, jika tak ada jaminan Perppu maka pemerintah tidak bisa kerja 30,21 persen, diskresi pemerintah di masa krisis 25,78 persen, kurang paham isinya 2,34 persen dan alasan lain 1,82 persen," ungkap Hafidz, Selasa (30/6).

Sementara itu, dalam bidang keamanan dan ketertiban, survei LKSP menemukan, mayoritas 90,82 persen responden tidak setuju dengan pembebasan narapidana yang ditetapkan Menkumham RI Yasonna Laoly di masa pandemi. 

Adapun yang setuju adalah sebanyak 9,18 persen. Responden yang menolak pembebasan narapidana beralasan keamanan 62,03 persen bisa menimbulkan kerawanan baru, alasan politis 18,76 persen mendorong pembebasan napi koruptor, alasan hukum 17,28 persen munculnya gejala impunitas, dan lainnya 1,88 persen.

"Hasil survei juga menyimpulkan sebagian besar atau 68,39 persen responden menyatakan tidak setuju dengan penindakan hukum terhadap kasus penghinaan pejabat negara, yang setuju 31,61 persen," terangnya. 

Ditambahkannya, penindakan hukum di masa pandemi dipersepsi akan mengancam hak kebebasan berpendapat 43,68 persen yang dijamin konstitusi, padahal kritik konstruktif justru membantu penanganan Covid-19 27,71 persen, alasan hukum pasal tersebut telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi 17,90 persen, penghinaan bukan delik umum tapi aduan 8,29 persen dan lainnya 2,43 persen.

Komentar