Seorang rekan wartawan menelepon saya dan meminta tulisan dan pandangan tentang kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam rangka ulang tahun ke-493 Jakarta. Ya memang pada tanggal 22 Juni 2020 ini Kota Jakarta akan berulang tahun ke-493. Rekan wartawan itu bertanya dalam ulang tahun Jakarta ke-493 ini, Anies Baswedan sudah tiga tahun dan bagaimana kinerjanya?

Melihat bagaimana kinerja Anies selama tiga tahun menjadi gubernur Jakarta bisa dilihat dari pencapaian janji kampanye yang disampaikannya pada saat pilkada gubernur Jakarta sekitar empat tahun lalu, seperti apa pencapaiannya? 

Dalam tulisan saya ini mengambil beberapa janji saat pilkada Jakarta Gubernur Anies Baswedan serta pencapaiannya.

Bidang transportasi Anies berjanji akan membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi dalam bentuk interkoneksi antar moda, perbaikan model manajemen layanan transportasi umum, perluasan daya jangkau transportasi hingga menjangkau seluruh warga, pengintegrasian sistem transportasi umum dengan pusat-pusat permukiman, pusat aktivitas publik, dan moda transportasi publik dari luar Jakarta. 

Sejak Juli 2019 memang Anies Baswedan membangun program angkutan permukiman yang namanya Jaklingko. Layanan angkutan Jaklingko ini dilakukan dari permukiman dan diintegrasikan dengan Transjakarta. Sempat berjalan beberapa bulan tetapi belakangan ini sudah tidak berjalan lagi. Masyarakat pun tidak mengetahui keberadaan layanan Jaklingko di area tempat tinggalnya ketika masih beroperasi. Soal integrasi layanan Transjakarta dengan moda angkutan umum massal lainnya di Jakarta pun hingga saat ini belum juga dibangun. Padahal di Jakarta selain Transjakarta ada juga layanan Kereta Komuter atau KRL Jabodetabek dan MRT. Tetapi sampai hari ini ketiga layanan angkutan umum massal ini belum juga diintegrasikan dalam satu sistem layanan untuk mempermudah akses warga menggunakan angkutan umum massal.

Akibat nyata dari tidak adanya integrasi angkutan umum massal adalah kemacetan di Jakarta semakin parah. Kemacetan parah itu disebabkan tidak ada aksesnya layanan angkutan umum massal di Jakarta sehingga warga lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor pribadi, mobil serta sepeda motor. Kondisi macet ini selanjutnya menyebabkan buruknya kualitas lingkungan hidup, kualitas udara di Jakarta. Tahun 2019 Jakarta alami kualitas udara sangat buruk dan terburuk di di dunia. Bahkan tahun 2019 lalu Jakarta beberapa kali menempati posisi pertama kota paling berpolusi di dunia versi AirVisual. Tingkat polusi udara di Jakarta di bawah Kota Kabul, Afghanistan dan Krasnoyarsk, Rusia. Berdasarkan data dari AirVisual 18 Agustus 2019 pada pukul 09.05 wib, Air Quality Index (AQI) Jakarta berada di 172 alias katagori tidak sehat. Namun, tingkat polusi ini tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Buruknya kondisi lingkungan hidup di Jakarta ini mempertanyakan Anies yang pernah berjanji dalam pilkada Jakarta bahwa akan menjadikan Jakarta sebagai Kota Hijau dan Kota Aman yang ramah, sejuk dan aman bagi anak, perempuan, pejalan kaki, pengguna jalan, dan seluruh warga; menggalakkan kegiatan cocok tanam kota (urban farming); melakukan audit berkala keamanan kampung; serta memperluas cakupan dan memperbaiki kesejahteraan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). 

Buruknya kualitas lingkungan hidup Jakarta juga disebabkan oleh buruknya pelayanan perawatan kota selama masa Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta. Bukan rahasia jika saat ini layanan kebersihan lingkungan yang biasa dilakukan oleh Pasukan Oranye PPSU banyak dikurangi dan bahkan terhenti. Saat ini banyak soal dan kampung jadi kumuh dan tidak terawat kebersihannya. Bahkan sampai hari korban masyarakat terkena penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih terus banyak dan sering besar. Begitu pula soal membangun Jakarta menjadi Kota Hijau hanya slogan saja. Coba kita ingat dan lihat ke belakang, awal tahun 2020 lalu terjadi pengrusakan lingkungan berupa pembabatan 200 pohon besar di Kawasan Monas. Tindakan ini cukup mewakili bahwa memang Anies tidak memiliki komitmen membangun Jakarta menjadi Kota Hijau. 

Begitu pula soal sarana air bersih, Anies berjanji memperluas cakupan dan memperbaiki kualitas layanan air bersih dengan prioritas pada wilayah-wilayah dengan kualitas air terburuk dan memberikan subsidi langsung untuk warga tidak mampu. Soalnya sekarang adalah layanan sarana air bersih ini masih saja sama dengan kondisi pada masa gubernur Jakarta sebelumnya. Hingga saat ini Pemprov Jakarta tidak mampu mengembangkan penyediaan air bersikap menjadi air layak minum. Bayangkan saja, Jakarta sebagai ibu kota dan kota metropolitan sarana airnya belum layak minum.

Program perumahan rakyat, Anies pernah meluncurkan program Rumah DP Rp 0. Program ini pun sampai hari belum juga terwujud, terlihat bentuk rumahnya. Bahwa beberapa waktu tersiar kabar bahwa lokasi atau lahan program Rumah DP Rp 0 bermasalah. Juga soal manajemen penanganan bencana banjir Jakarta. Banjir Jakarta selama empat bulan di tahun 2020 ini terjadi setidaknya delapan kali. Padahal sebelumnya banjir Jakarta itu siklusnya lima tahunan. Tetapi mulai tahun 2020 ini siklusnya mingguan terjadi banjir. Penyebab banjirnya sama selama empat bulan itu yakni tidak adanya perawatan saluran air atau drainase. Tidak adanya perawatan drainase dan banjir ini juga menjadi bukti bahwa perawatan Kota Jakarta sangat buruk.

Ya beginilah kondisi Jakarta, tiga tahun di bawah kekuasaan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kota makin berantakan dan warga Jakarta tidak menikmati pembangunan yang dibiayai oleh uang pajak warga. Tidak ada layanan publik yang baru dibangun atau dibuat oleh Pemprov Jakarta dari idenya atau janjinya gubernurnya Anies Baswedan. Tinggal warga Jakarta, juga rakyat Indonesia bisa menilai dan mengevaluasi kualitas seorang Anies Baswedan. Dipilih Presiden Jokowi jadi menteri pendidikan tidak bisa kerja dan dipecat oleh Presiden Jokowi. Lalu dipilih jadi gubernur juga tetap tidak bisa kerja. Apakah mau salah pilih Anies Baswedan lagi?

Jakarta, 19 Juni 2020

Azas Tigor Nainggolan
(Ketua Forum Warga Kota Indonesia)