ASKARA - Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini menyoroti wacana pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Wacana pelonggaran ini dinilai Didik sangat berbahaya dan akan menyebabkan masyarakat menjadi kurang disiplin. 

 

"Wacana pelonggaran sudah membawa dampak PSBB semakin tidak disiplin dan mengarah kepada ketidaktaatan dalam kebijakan dan peraturan pemerintah," ungkap Didik, Rabu (20/5). 

 

Hal tersebut lantaran komunikasi yang kurang baik. Didik menilai, hal tersebut akan menimbulkan kekacauan dari pejabat pemerintah.

 

"Mulai dari awal penghindaran dan menolak (denial) terhadap Covid-19. Komunikasi yang menjadi blunder sangat banyak sekali, di antaranya 'cukup makan nasi kucing dari menteri, minum saja susu kuda liar dari wapres'," kata Didik.

 

Menurut Didik, komunikasi yang kurang baik juga bercermin dari kebingungan memahami larangan mudik dan pulang kampung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.  

 

"Dari Presiden sendiri sebagai materi komunikasi yang salah kaprah dan ditanggapi negatif oleh masyarakat. Potensi kegagalan suatu kebijakan publik sudah terjadi di awal ketika komunikasi seperti ini bukan hanya tidak baik atau buruk tetapi bahkan salah kaprah sehingga kebijakan tidak efektif," tutur Didik.

 

Kebijakan tersebut akhirnya menyebabkan publik kebingunan di tengah simpang siur kebijakan yang tidak konsisten. Menurut Didik, Jokowi harus lebih berhati-hati serta bertanggung jawab terhadap wacana pelonggaran yang dinilainya telah salah kaprah. Bahkan saat ini sebutan "terserah" ramai ditegaskan publik maupun tenaga medis yang selama ini telah disiplin mencegah Covid-19. "Ini sebagai pertanda tidak percaya dan pasrah terhadap keadaan," tutur Didik.

 

Dikatakan Didik, pandemi ini akan terus memakan korban jika pemerintah tidak mengubah atau mengoreksi diri dari ketidakhati-hatiannya dalam melakukan sebuah kebijakan maupun dalam sebuah pernyataan.

 

"Kebijakan PSBB sudah sejak awal sangat setengah hati dan hasilnya sangat jauh dari sukses. Data hasil PSBB dan kebijakan pandemi Covid-19 di Indonesia paling tidak sukses atau bahkan buruk dibandingkan dengan tingkat kesuksesan negara-negara tetangga di ASEAN," tutur Didik.

 

Menelisik kurva yang bersumber dari endcoronavirus.org, perkembangan penyebaran virus corona di negara-negara lain, seperti Cambodia sejak tanggal 21 Februari hingga 11 Mei, total positif hanya sebanyak 121 kasus, bahkan tidak ada pergerakan penambahan sejak 21 April lalu.

 

Thailand dalam periode yang sama, total positif sebanyak 2.982 orang dengan rata-rata harian sebanyak 4 orang, Malaysia total positif sebanyak 6.757 dan rata-rata penambahan harian sebanyak 50 orang. Selain itu Vietnam yang juga di periode yang sama saat ini total positifnya hanya sebanyak 272 orang dengan rata-rata penambahan harian sebanyak 2 orang. Sementara itu, Singapura dalam periode yang sama, yakni total kasus sebanyak 25.261 orang atau penambahan hariannya sebanyak 735 orang. 

 

Beda tipis dengan Indonesia yang sejak bulan Februari hingga Maret pergerakannya terus meningkat, yakni dengan total kasus atau yang positif Covid-19 sejak 21 Februari hingga per tanggal 11 Mei adalah sebanyak 15.438 orang, dengan jumlah positif harian sebanyak 428.  Tentu jumlah perkembangan Covid-19 di Indonesia cukup banyak dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

 

"Dengan melihat fakta yang ada dan kurva yang masih terus meningkat, maka atas dasar apa wacana pelonggaran akan dilakukan? Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah," ungkap Didik.

 

Didik menambahkan, keadaan ini tidak lain karena pemerintah menjadi masalah kedua setelah masalah Covid-19. "Pemerintah tidak menjadi bagian dari solusi, tetapi masuk ke dalam menjadi bagian dari masalah," tegas Didik. 

 

Peringatan yang harus disampaikan adalah bahwa pelonggaran yang tidak hati-hati tanpa pertimbangan daya yang cermat, maka akan berujung dengan kebijakan "Herd Immunity".

 

"Yang sukses sehat, yang lemah tewas. Ini bisa dianggap sebagai kebijakan pemerintah menjerumuskan rakyatnya ke jurang kematian yang besar jumlahnya," tandas Didik.