ASKARA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara meminta pemerintah daerah memberikan data akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. 

Juliari menyadari pihaknya memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun dia mengaku memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menginventarisasi warganya yang berhak.

"Kami memberikan keleluasaan kelonggaran kepada kabupaten kota untuk memberikan data keluarga-keluarga yang terdampak untuk kami berikan bansos tunai," katanya melalui telekonferensi, Jumat (8/5).

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, ada masalah data bansos yang belum terselesaikan. Karena itu, kerja sama pemerintah pusat dengan daerah diperlukan saat ini.

"DTKS kami hanyalah menjadi referensi. Tidak langsung menggunakan DTKS sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai," jelas Juliari.

Juliari menambahkan, untuk warga di luar Jabodetabek, akan mendapat bansos berupa uang tunai atau bantuan langsung tunai (BLT).

"Besarannya Rp 600 ribu per kepala keluarga selama tiga bulan. Target 9 juta kepala keluarga. Kami mendapatkan data 9 juta ini dari daerah tingkat dua pemkab dan pemkot," jelasnya. (jpnn)