ASKARA - Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Pandjaitan menegaskan Kereta Rel Listrik (KRL) akan tetap beroperasi dengan pembatasan waktu dan pengendalian penumpang.

"Pak Menko Luhut mendapatkan laporan bahwa penumpang KRL itu mayoritas adalah pekerja. Jadi kita juga tidak ingin seperti mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan jadi terdampak jika KRL ini disetop operasionalnya," terang Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi di Jakarta, Jumat (17/4). 

Jodi menuturkan, saat ini masih ada delapan sektor usaha yang diizinkan beroperasi selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar sehingga masih membutuhkan moda transportasi massal seperti KRL untuk berangkat ke tempat kerja. Maka jika operasional KRL dihentikan malah dapat menimbulkan masalah baru.

Menurutnya, penerapan PSBB akan berjalan efektif jika semua perusahaan yang di luar delapan sektor pengecualian mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi. 

Dengan ini, menhub menyarankan Pemprov DKI untuk tegas melarang dan menutup kegiatan formal dan informal di luar sektor yang diperbolehkan untuk tetap beroperasi selama PSBB. Jika masih ada yang membandel maka harus ditindak sesuai aturan.

"Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 itu saya kira sudah sangat jelas mengatur bahwa perkantoran di luar delapan sektor yang masuk pengecualian harus dilarang dan ditutup selama masa PSBB," kata Jodi.

"Maka itu harusnya menjadi pijakan untuk benar-benar mengawasi dan menindak dengan tegas kantor yang masih bandel dan melanggar pergub," sambungnya.

Jodi melanjutkan, Menko Luhut juga menegaskan agar seluruh pihak untuk tidak terburu-buru mengambil tindakan ataupun keputusan.

"Sebuah kebijakan harus dipikirkan secara matang dengan mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya untuk dicari jalan tengah yang paling baik. Jadi, tidak perlu dibenturkan antara satu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Kita semua bekerja sama dengan baik kok," tutupnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah meminta Menhub Ad Interim Luhut Pandjaitan untuk menyetujui penghentian sementara operasional KRL Jabodetabek.

Namun menhub merespons agar Anies terlebih dulu melakukan pembagian bansos terhadap warga miskin yang terdampak virus corona (Covid-19).

"Saya dua hari yang lalu mengusulkan kepada menteri perhubungan ad interim untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung. Mereka sedang membahas. Menurut jawaban yang diterima, nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan maka baru pembatasan operasi itu dilakukan," papar Anies, Kamis (16/4).