ASKARA - Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar menyampaikan perkembangan penyebaran virus corona termasuk kebijakan pemerintah dalam memitigasinya kepada 120 kedutaan besar dan organisasi internasional. 

Penyampaian melalui video conference ini merupakan yang kedua setelah sebelumnya diadakan pada 17 Maret lalu. Video conference turut diikuti Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara serta Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang juga Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto.

Disampaikan Mahendra langkah-langkah kunci yang telah diambil pemerintah RI seperti antara lain terkait deklarasi status darurat kesehatan masyarakat dan Peraturan Pemerintah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Selain itu, Mahendra juga memberikan kepastian bahwa pelayanan konsuler untuk perwakilan asing dan organisasi internasional tetap disediakan. Baik secara langsung (dengan perjanjian sebelumnya) maupun jarak jauh melalui telepon dan daring. 

Dia juga mengapresiasi atas kerja sama dan bantuan negara-negara sahabat sekaligus mengajak optimalisasi penggunaan hotline serta koordinasi yang lebih kuat dalam meminimalisir dampak penyebaran Covid-19.

Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Corona Achmad Yurianto juga menyampaikan data terbaru kasus positif, pasien sembuh, dan kematian terkait wabah Covid-19 di Indonesia. Dengan penekanan khusus kepada kasus yang melibatkan warga negara asing. 

Yurianto menyampaikan sejumlah protokol evakuasi terkait WNA yakni pasien positif Covid-19, jenazah terdiagnosis Covid-19 dan pasien penyakit lain. Termasuk terkait repatriasi warga negara Indonesia yang terdiagnosis positif Covid-19.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara menambahkan bahwa dampak dari wabah Covid-19 adalah resesi global. Sehingga Indonesia perlu menjalankan langkah-langkah luar biasa untuk meminimalisir dampak di dalam negeri. 

Pada paket stimulus ekonomi, pemerintah menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun yang terbagi dalam empat katagori yaitu pemulihan perekonomian, pemotongan pajak usaha dan bantuan untuk UMKM, bantuan sosial, dan kesehatan umum.

Video conference diakhiri dengan sesi tanya jawab yang berjalan interaktif. Kegiatan ini akan diselenggarakan secara berkala dengan korps diplomatik di Jakarta untuk menyampaikan perkembangan lain dan memperkuat koordinasi dalam penanganan wabah Covid-19.