ASKARA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie setuju dengan imbauan Kementerian Perhubungan agar warga dari Jakarta tidak mudik pada Lebaran 2020. Untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

Menurutnya, bila perlu hal tersebut bukan hanya berbentuk imbauan tetapi larangaan supaya punya kekuatan hukum yang lebih mengikat.

"Ya memang saya kemarin juga sudah bilang jangan sifatnya imbauan tetapi larangan," kata Syarief, Jumat (27/3).

Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di MPR itu menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Sebab, virus corona punya sarana untuk menular yakni manusia.

Menurut Syarief, bila ada pertemuan orang dalam jumlah banyak maka bila di antara manusia itu ada yang tertular dikhawatirkan akan menularkan kepada yang lain.

"Sehingga dengan demikian yang satu (tertular) itu bisa menjadi sepuluh orang. Yang sepuluh orang bisa menjadi 100 dan selanjutnya. Jadi, berlipat-lipat jumlahnya," bebernya.  

Syarief menuturkan, larangan mudik itu merupakan salah satu bentuk social distancing, sebagaimana yang terus dianjurkan pemerintah guna mencegah corona.

"Makanya dalam rangka memimalisir penularan hingga jatuhnya korban dan cepat mengatasi persoalan virus, satu-satunya jalan memang harus membatasi jarak atau social distancing," ungkapnya. 

Meski Indonesia tidak melakukan lockdown tetapi harus ada langkah-langkah strategi yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. Salah satunya dengan melarang kegiatan mudik. Termasuk pelarangan terhadap kegiatan mudik massal yang biasanya ramai saat Ramadhan dan Idul Fitri.

"Ini supaya tidak ada perpindahan. Karena yang tertular lebih banyak di Jakarta sehingga dengan demikian dikhawatirkan nanti yang datang dari Jakarta ke daerah itu menularkan lagi ke daerah. Ini akan membuat lagi penyambungan mata rantai yang cukup panjang," papar Syarief.

Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap dikoordinasikan kepada stakeholder terkait. Menurut Syarief, supaya efektif maka semua leading sector yang ada harus punya persepsi sama.

"Misalnya pihak lalu lintas, Polri, pemerintah daerah sama-sama melokalisir ini," katanya.

Termasuk pula mengkoordinasikan dengan pihak swasta. Sebab, banyak angkutan umum milik swasta yang akan terpengaruh bila kebijakan pelarangan mudik Lebaran itu diberlakukan.

"Karena ini mungkin kalau memang harus dilakukan untuk dikunci atau dihentikan operasi angkutan umum ke luar kota seperti ini juga harus dipikirkan terkait insentif mereka," demikian Syarief. (jpnn/why)