ASKARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meminta masyarakat untuk meminimalisir aktivitas di lokasi publik, khususnya tempat hiburan yang rentan penularan virus corona (Covid-19). 

Bahkan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakat tidak meninggalkan Jakarta dan beraktivitas di dalam rumah. 

"Bukan berarti kemudian masyarakat berbondong-bondong pergi meninggalkan Jakarta untuk berliburan atau pulang kampung. Kami justru meminta kepada masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali, termasuk bepergian ke luar kota, apalagi pulang kampung karena kita harus memastikan warga Jakarta aman," ujar Anies, di Balaikota DKI Jakarta, di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (15/3). 

Dengan berdiam di rumah, kata Anies, maka pihaknya lebih mudah untuk mendeteksi kondisi warganya dari corona.

"Dan bila sampai terdeteksi memiliki potensi menularkan, dia tidak menularkan ke tempat lain,  tapi lapor di sini. Karena itu kita minta kepada semuanya agar tetap  berada di Jakarta dan justru tidak bepergian," tuturnya 

Sesuai dengan Keppres No 7/2020, dalam pertemuan Forkopimda, pihaknya sudah langsung siap melaksanakan Keputusan Presiden, yang akan dipimpin oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta yang unsurnya terdiri dari unsur pemerintah daerah, polisi, TNI, kejaksaan, kemudian juga dari unsur masyarakat. 

Menurut Anies, yang dihadapi saat ini adalah persoalan yang membutuhkan kampanye penyadaran masyarakat. Wabah corona sendiri berbeda dengan bencana alam, di mana mudah memobilisasi orang dengan mendatangi dan memberikan bantuan. 

"Misalnya ada tanah longsor, tsunami, gempa bumi, maka kita memobilisasi sumber daya datang ke lokasi. Karena ini adalah wabah penyakit menular. Langkah yang harus dilakukan adalah menggerakan masyarakat, untuk berada di rumah," kata dia.

Rencananya, Anies akan menutup Jakarta dari kedatangan masyarakat asal daerah lain. Namun hal ini belum bisa dilakukan, sebab membutuhkan koordinasi dengan pihak BNPB.

"Kami memang memandang Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan. Baik di dalam mau pun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta atau luar Jakarta. Tapi kami tidak bisa memutuskan sendiri. Jadi harus dikonsultasikan dengan kepala BNPB sebagai pimpinan di dalam pengendalian atau penanganan corona virus," tandasnya.