ASKARA - Saya mengisi hari ini dengan kerja bakti memperbaiki jalan setapak yang ambles karena banjir. Jalan kecil ini strategis karena dilalui orang dan motor. Pegawai pabrik, anak-anak sekolah dan pengajian melewati jalan ini.

Jalan ini melingkupi beberapa RW dan RT. Dalam rapat, ada usulan agar memberitahukan masalah ini ke kelurahan. Namun sebagian tampak apatis. Prosesnya lama dan jalan sudah tidak bisa dilalui.

Jalan ini dulu diperbaiki zaman periode pertama SBY lewat program PNPM Mandiri. Dana yang diterima juga terbatas. Hanya Rp 14 juta saja. Selebihnya ditanggung gotong royong oleh masyarakat.

Akhirnya diputuskan bahwa perbaikan jalan dilakukan mandiri saja oleh masyarakat. Seseorang mengatakan punya bahan-bahan materialnya menyangkut semen, besi, split dan pasir. Tinggal tenaga saja.

Warga juga urunan. Ada sumbangan uang sebesar 1 juta 250 ribu. Jumlahnya sedikit karena waktu pengerjaan mendadak. Diumumkan hanya tempo 3 hari. Masih ada pengumpulan dana dari masyarakat.

Sebagian menyumbangkan tenaganya. Ada yang menyumbang minuman (kopi, teh dan gula) dan makanan ringan (kue dan gorengan). Semua dikerjakan mandiri dan suasananya riang. Saling bahu membahu diselingi canda bapak-bapak dan remaja laki-laki.

Kehidupan di masyarakat rata-rata begitu. Mereka menanggung "masalah" secara gotong royong. Ada kesadaran, dana pemerintah itu prosedurnya merepotkan dan jumlah dananya juga terbatas. Jadi, yang urunan saja. Selesai!

Rakyat, dalam beragam persoalan, berusaha menyelesaikannya sendiri tanpa pemerintah. Paling tidak, itu kejadian di kampung saya, Cibinong, Bogor, Jawa Barat.

Itu mungkin yang menyebabkan tidak ada caci maki ke Gubernur Jawa Barat meski saat rakyatnya menderita dia tidak ada di tempat. Jauh di Australia sana. Meski harusnya sih, meski tidak ada bantuan, dia menyuarakan keprihatinan.

Rakyat menyelesaikan persoalan secara gotong royong. Rakyat terbiasa menyelesaikan masalahnya tanpa pemerintah. Karena mereka tahu, pemerintah kemampuannya terbatas dan jika memberikan bantuan, itu diukur melalui banyak pertimbangan.

Repot dan bertele-tele. Belum lagi nanti ada laporan pertanggungjawaban dan lain-lain. Sementara masalahnya mendesak untuk diselesaikan dan tidak semua mampu bikin laporan.

Dalan soal-soal keseharian, masyarakat meminta pertimbangan para pemimpin lokal dan lingkungan. RT, RW, guru agama atau orang-orang yang punya pengaruh. Para pemimpin lokal inilah, pemimpin masyarakat sebenarnya di level terbawah.

Kepada merekalah rakyat mengadukan masalah dan minta pertimbangan solusi. Para pemimpin lokal ini kemudian bermusyawarah dengan tokoh lainnya untuk memutuskan apakah perlu melibatkan struktur atau diselesaikan saja sendiri.

Praktik-praktik semacam itulah yang dilihat para pendiri negara saat bicara soal kemanusiaan, persatuan atau permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai itu hidup nyata di masyarakat sejak lama, jauh sebelum BPIP ada dan banyak bicara soal Pancasila.

Dari para pemimpin kita harapkan dua saja. Jangan persulit tokoh agama mengajarkan nilai-nilai Ketuhanan YME dan wujudkan Keadilan Sosial. Itu saja.

Akhmad Danial
Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah dan Staf Ahli di MPR RI