ASKARA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan penggunaan dana desa harus transparan. Mesti partisipatif, masyarakat desa perlu tahu untuk apa saja dana itu digunakan. 

"Maka yang pertama perangkat desa itu jika dana sudah diterima segera membangun komunikasi dengan badan musyawarah desa, bicarakan ini uang mau diapain, itu kira-kira," ujarnya kepada media, Sabtu (29/2).

Setelah disetujui uangnya untuk keperluan yang dibutuhkan maka penggunaanya harus transparan. 

"Di semua desa harus dibuat baliho, dana desa A jumlahnya sekian, rencana penggunanya buat A, B, C dan D. Sehingga semua masyarakat desa tahu uang itu mau diapakan. Ini agar dilaksanakan," jelasnya.

Saat ini yang jadi perhatian pemerintah ialah masalah manajemen di perangkat desa. Ini yang mesti ditata. Kementerian Desa mengurusi program-programnya. 

Sementara, Kementerian Dalam Negeri punya tugas mendidik dan melatih perangkat desa, sehingga mereka memahami bagaimana membuat atau menjalankan program dengan baik.

"Ini supaya dana desa yang ditransfer betul-betul dirasakan oleh masyarakat bukan dirasakan oleh perangkat desa," ucap Tito. 

Mantan kepala Polri itu menambahkan, kepala desa sangat mengetahui apa saja problem yang ada di wilayah dan warganya. Tapi untuk mengelola dana desa yang baik, kepala desa juga harus menguasai pengetahuan dasar tentang manajemen.

"Kepala desa itu adalah manajer, dia membawahi kaur-kaur. Membawahi masyarakat di desanya, RT, RW dan lain-lain. Maka dia harus memiliki kemampuan dasar manajerial," jelas Tito.

Pengetahuan lainnya yang mesti dikuasai kepala desa ialah dasar-dasar tentang administrasi keuangan karena uang atau dana desa yang dikelola jumlahnya cukup besar hampir Rp 1 miliar tiap desa. Belum lagi kalau menerima dana hibah. Jadi cukup besar anggaran yang dikelola.

"Anggaran ini adalah anggaran yang harus dikelola sebagaimana dia mengelola anggaran milik keuangan negara. Maka perlu memiliki kemampuan dasar administrasi tentang mengelola keuangan negara," tandas Tito.