ASKARA - Dua dekade setelah reformasi, demokrasi Indonesia dinilai justru mengalami kemerosotan. Bahkan disebut, harapan demokrasi Indonesia untuk semakin terkonsolidasi semasih jauh. Hal ini bercermin pada melebarnya dinasti politik. 

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faisal mengatakan, banyak alasan mengapa performa demokrasi Indonesia cenderung menurun sejak reformasi. Faktor-faktor utama yang menyumbang turunnya kualitas demokrasi antara lain kebebasan sipil yang menyempit, intoleransi yang menguat, populisme, korupsi dan bangkitnya oligarki. 

Khusus soal oligarki, Nagara Institute menemukan sebesar 17.22 persen hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-Rl) 2019 terpapar dinasti politik atau sebanyak 99 dari 575 anggota legislatif terpilih memiliki hubungan dengan pejabat publik. 

Jika dibandingkan dengan hasil pemilu legislatif sebelumnya, terindikasi adanya tren kenaikan politik dinasti. Yakni, Pileg 2009 ditemukan 27 kasus, kemudian pada Pileg 2014 ada 51 kasus. 

"Jika pemilu legislatif 2019 ditelaah lebih detail, maka dapat dipetakan persentase anggota DPR terpapar dinasti politik dari masing-masing partai politik. Dengan raihan kursi sebanyak 58 pada Pileg 2019," ungkapnya, dalam peluncuran Naraga Institute di Hutan Plataran, Jakarta Selatan, Senin (17/2).

Secara detail Nagara Institut menelaah, Partai Nasdem menempati peringkat teratas dalam persentase anggota legislatif yang terindikasi dinasti politik. 

Pria yang akrab disapa Faisal ini menyebut, Partai Nasdem sebagai partai teratas dinasti politik ini memperoleh kursi terbanyak dengan jumlah 59 kursi. 

"Nasdem meloloskan 20 orang atau 33.90 persen anggota yang terpapar politik dinasti," ujarnya.

Sementara partai yang mengikuti Nasdem, secara berurutan nomor dua adalah  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar 31,58 persen. Ketiga, Partai Golkar sebesar 21.18 persen. Keempat Partai Demokrat 18-52 persen. Kelima, Partai Amanat Nasional (PAN) 18.18 persen. Keenam, Partai Gerindra 16.67 persen, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 13,28 persen. 

Adapun partai yang terindikasi terkecil dari politik dinasti adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki presentase paling kecil terpapar politik dinasti yakni 5.17 persen, dan diikuti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 50 kursi dengan nilai 8.00 persen. 

Hal ini juga bercermin pada riset The Economist Intelligence Unit, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2019 adalah 6.48 dalam skala 0-10. Meski skor ini naik 0.09 dibanding tahun sebelumnya, masih jauh dari skor 7.03 pada 2015.

Pada periode 2005-2013. Freedom House memberikan predikat free untuk demokrasi Indonesia, predikat terbaik pasca reformasi 1998. Namun pada periode selanjutnya, 2014-2018 predikat Indonesia turun menjadi partly free.