ASKARA - Jabatan direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. telah diisi oleh Irfan Setiaputra setelah ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (22/1). 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Kelompok Fraksi PKS Komisi VI DPR RI Amin Ak. menyebut langkah itu sudah bagus. Sepanjang dasarnya adalah pertimbangan profesional demi kejayaan perusahaan. 

''Penunjukan direksi dan komisaris PT Garuda Indonesia yang baru oleh menteri BUMN adalah baik. Tapi kalau dasarnya adalah kalkulasi politik maka tidak akan memperbaiki kondisi PT Garuda Indonesia yang saat ini sangat memprihatinkan,'' jelasnya kepada media, Kamis (23/1).

Menurut Amin, problem terbesar yang melanda perusahaan-perusahaan BUMN selama ini ialah masalah integritas manajemen. Mereka yang seharusnya mengelola BUMN dengan cara-cara penuh integritas dan profesional malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri atau golongan sendiri. 

''Mungkin disebabkan proses penunjukan mereka sebagai direksi atau komisaris tidak benar-benar didasarkan pada hasil fit and proper test yang obyektif. Tapi lebih banyak dipengaruhi faktor pertemanan, koneksi, pengaruh kekuatan politik,'' paparnya. 

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik yang diharapkan menteri BUMN dapat terwujud manakala atau tata kelola pemerintahan yang baik juga. 

''Salah satu indikator dari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menteri BUMN menunjuk direksi/komisaris BUMN dengan pertimbangan profesional bukan atas dasar pertimbangan politik,'' jelas Amin. 

Menteri BUMN Erick Thohir menuturkan, pihaknya mencari figur terbaik untuk mengelola flight carrier Garuda Indonesia. Selain Irfan, Triawan Munaf juga diangkat sebagai komisaris utama Garuda Indonesia.
  
''Saya harap Pak Irfan Setiaputra bisa menjalankan amanah dengan baik mengikuti prinsip Good Corporate Governance dan bisa membawa Garuda lebih baik lagi,'' ujarnya.