ASKARA-Ditengah penantian Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan menambah jumlah wakil presiden (wapres) menjadi lebih dari satu orang.
Namun usulannya itu bukan untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Saya ingin menegaskan bahwa ini bukan usulan untuk diterapkan sekarang. Sistem ketatanegaraan kita sudah diatur dalam konstitusi," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2026).
Namun pihaknya menegaskan kalau gagasan tersebut perlu dikaji dulu secara serius dan melalui proses konstitusional sebelum dapat dipertimbangkan untuk diterapkan.
"Jika kelak suatu saat ada pemikiran untuk mengubahnya, tentu harus melalui kajian yang sangat serius, proses konstitusional, dan kesepakatan kebangsaan yang luas," ujarnya.
Dia sadar usulannya ini bisa saja dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat.
"Saya meminta agar usulannya tidak dikaitkan dengan kepentingan politik sesaat dan saya mengajak masyarakat melihat gagasan tersebut secara lebih utuh," ujarnya.
Sultan menyampaikan, ide ini bukan gagasan baru. Usulan tersebut, katanya sudah pernah disampaikannya sejak 2019.
Ide itu, ujarnya merupakan bagian dari pemikiran tentang masa depan sistem kepemimpinan nasional.
Sebab Indonesia memiliki karakteristik yang unik karena wilayahnya luas dan jumlah penduduknya besar.
Indonesia juga terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, dan adat istiadat, serta memiliki persoalan yang beragam di setiap daerah.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari semangat persatuan berbagai daerah, kerajaan, kesultanan, dan seluruh elemen bangsa yang memiliki cita-cita bersama untuk membangun Indonesia merdeka.
"Karena itu, saya selalu berpikir, bagaimana ke depan kita bisa membangun sistem kepemimpinan nasional yang semakin mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia, memperkuat hubungan pusat dan daerah, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi aspirasi daerah," jelas Sultan.
Nah ke depan dia berharap, negara perlu memikirkan keseimbangan antara kekuatan politik nasional dengan keterwakilan dan kepentingan daerah.
"Pemikiran ini bukan untuk mempertentangkan keduanya, tetapi untuk saling melengkapi. Saya juga memahami, usulan ini belum tentu tepat. Oleh karenanya, perlu dibahas dan diuji serta dikritisi lebih lanjut," kata Sultan lagi. (dry)