Minggu, 22 November 2026 | 14:28
NEWS

KAWAT Indonesia: Revisi UU Lalu Lintas Harus Lindungi Nyawa, Bukan Sekadar Ubah Pasal

KAWAT Indonesia: Revisi UU Lalu Lintas Harus Lindungi Nyawa, Bukan Sekadar Ubah Pasal
UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Dok Askara)

ASKARA - Koalisi Warga untuk Transportasi (KAWAT) Indonesia mendesak DPR RI mengubah filosofi revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Revisi regulasi tersebut dinilai tidak boleh sekadar memperbarui pasal dan menambah sanksi, tetapi harus menjadikan keselamatan manusia sebagai prioritas utama.

Ketua KAWAT Indonesia, Dr. Azas Tigor Nainggolan, SH, MSi, MH, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI pada 18 November 2026. Masukan itu menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU LLAJ.

Menurut Azas Tigor, UU LLAJ yang telah berusia 17 tahun perlu disesuaikan dengan perkembangan transportasi dan persoalan keselamatan jalan saat ini. Kehadiran ojek online, angkutan berbasis aplikasi, kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih (ODOL), serta kebutuhan pembiayaan angkutan massal merupakan sejumlah persoalan yang membutuhkan kepastian hukum.

"Jangan hanya mengganti pasal dan menambah sanksi. Ubah filosofinya. Dari undang-undang yang melindungi kendaraan menjadi undang-undang yang melindungi manusia, pejalan kaki, pengemudi, dan seluruh pengguna jalan," tegasnya, Minggu (22/11/2026).

KAWAT Indonesia mengusung prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah belum kuatnya perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online. KAWAT menilai hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi yang selama ini disebut kemitraan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan.

Pengemudi dinilai menanggung risiko operasional, mulai dari kecelakaan, kerusakan kendaraan, kehilangan barang hingga kelelahan kerja. Sementara itu, perusahaan aplikasi memiliki kendali terhadap tarif, algoritma, dan sistem pemesanan.

Karena itu, KAWAT mengusulkan perusahaan aplikasi ditetapkan sebagai penyelenggara angkutan atau operator angkutan umum, bukan sekadar perusahaan teknologi. Pengemudi juga perlu mendapatkan status hukum khusus sebagai pekerja angkutan berbasis aplikasi.

Perusahaan aplikasi diusulkan bertanggung jawab atas risiko layanan, termasuk menyediakan asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, dan BPJS Ketenagakerjaan. KAWAT juga mendorong pengaturan tarif yang memperhitungkan biaya operasional pengemudi, transparansi algoritma, serta pembatasan potongan aplikasi maksimal 15 persen.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah keberlangsungan angkutan umum massal. KAWAT menilai sektor ini membutuhkan sistem pembiayaan yang berkelanjutan agar tidak terus bergantung pada kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Skema Buy The Service atau pembelian layanan angkutan umum diusulkan diperkuat melalui Dana Angkutan Massal Berbasis Jalan. Dana tersebut harus bersifat khusus atau *earmarked*, sehingga tidak dialihkan untuk kepentingan anggaran lainnya.

KAWAT juga mengusulkan pembatasan jam kerja pengemudi bus, yakni maksimal delapan jam mengemudi dan 10 jam kerja total. Pengemudi wajib beristirahat 30 menit setiap empat jam. Untuk perjalanan lebih dari 500 kilometer, perusahaan wajib menyediakan dua pengemudi.

Menurut Azas Tigor, kelelahan pengemudi tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena dapat berujung pada kecelakaan fatal.

"Pengemudi bus bekerja 14 sampai 16 jam tanpa batas jam kerja yang jelas. Kecelakaan bus bukan takdir, tetapi bisa menjadi akibat kelelahan yang dilegalkan," demikian salah satu sorotan dalam usulannya.

KAWAT juga menyoroti kendaraan ODOL yang dinilai menjadi ancaman serius bagi keselamatan pengguna jalan sekaligus mempercepat kerusakan infrastruktur.

Selama ini, penindakan dinilai lebih banyak menyasar pengemudi, padahal kelebihan muatan dan dimensi kendaraan juga melibatkan pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, serta pemilik barang.

Karena itu, KAWAT mengusulkan perluasan tanggung jawab hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Bahkan, pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, dan pemilik barang yang memerintahkan praktik ODOL perlu dikenai sanksi pidana apabila perbuatannya menyebabkan kecelakaan atau kerusakan jalan.

KAWAT turut mendorong target Indonesia Bebas ODOL paling lambat 31 Desember 2027, disertai masa transisi dan bantuan peremajaan armada bagi pengusaha kecil.

Selain itu, diusulkan pembentukan Dana Preservasi Jalan dengan prinsip *polluter pays*, yakni pihak yang menyebabkan kerusakan harus ikut membiayai perbaikannya. Sumber pendanaan antara lain berasal dari denda ODOL, alokasi pajak kendaraan bermotor, retribusi jembatan timbang, dan denda ETLE.

Dalam aspek penegakan hukum, KAWAT meminta kewenangan dan tanggung jawab antarlembaga diperjelas. Kementerian Perhubungan, Polri, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, dan Jasa Raharja perlu memiliki pembagian tugas yang tegas serta sistem data kecelakaan yang terintegrasi.

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga diharapkan tidak sekadar menjadi forum formalitas. KAWAT mengusulkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil, akademisi, organisasi konsumen, penyandang disabilitas, komunitas pejalan kaki, dan pesepeda dalam proses pengambilan keputusan.

Azas Tigor juga mengingatkan bahwa keberhasilan revisi undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas aturan, tetapi juga konsistensi aparat dalam menjalankannya.

Mengacu pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ia menjelaskan bahwa efektivitas hukum ditentukan tiga unsur utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Menurutnya, aturan yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila lembaga dan aparat penegak hukum tidak menjalankan kewenangannya secara konsisten.

"Substansi UULLAJ yang baik dan lengkap tidak akan berguna membangun perubahan perilaku masyarakat jika struktur hukumnya tidak bekerja dengan baik," ujarnya.

Enam Tuntutan KAWAT Indonesia

Dalam usulannya kepada Komisi V DPR RI, KAWAT Indonesia menyampaikan enam tuntutan utama, yakni perlindungan hukum bagi pengemudi transportasi online, penindakan terhadap korporasi dan pemilik barang dalam praktik ODOL, kepastian pendanaan angkutan massal dan preservasi jalan, pembatasan jam kerja pengemudi, pelibatan masyarakat sipil dalam Forum LLAJ, serta penguatan struktur hukum dan kinerja Kementerian Perhubungan.

KAWAT Indonesia menyatakan siap terlibat dalam pembahasan lanjutan RUU, penyusunan naskah akademik, hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang setelah disahkan.

Bagi KAWAT, revisi UU LLAJ bukan sekadar agenda legislasi, melainkan momentum untuk membangun sistem transportasi yang lebih adil, aman, dan manusiawi.

Sebab, pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah undang-undang lalu lintas bukan banyaknya pasal atau beratnya hukuman, melainkan seberapa banyak nyawa manusia yang berhasil diselamatkan.

 

Editor: Caecilia Eersta