Oleh: Amirah Zalfa Pradnya Diva, Radyavirgca Marjorie
ASKARA - Transformasi digital dalam administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru melalui implementasi Coretax Administration System (Coretax). Sistem yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini menjadi bagian dari upaya modernisasi administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pengelolaan data perpajakan. Kehadiran Coretax diharapkan mampu menciptakan sistem administrasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak.
Namun, transformasi digital tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan menuntut Wajib Pajak untuk beradaptasi dengan berbagai mekanisme dan prosedur baru. Dalam praktiknya, penggunaan sistem digital dapat memunculkan pertanyaan, kebingungan, bahkan kendala teknis yang membutuhkan bantuan dari pihak otoritas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan pelayanan dalam mendampingi penggunanya.
Di tengah kondisi tersebut, keberadaan Kring Pajak menjadi semakin penting. Sebagai salah satu saluran layanan informasi dan konsultasi perpajakan DJP, Kring Pajak diharapkan dapat menjadi tempat bagi Wajib Pajak untuk memperoleh penjelasan, menyampaikan pertanyaan, serta mendapatkan bantuan ketika menghadapi kendala perpajakan. Dengan demikian, Kring Pajak memiliki peran strategis sebagai penghubung antara sistem administrasi perpajakan yang semakin digital dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang mudah dipahami dan diakses.
Kring Pajak : Ada Layanan, tetapi Apakah Masalah Terselesaikan?
Pada dasarnya, tersedianya saluran pengaduan dan konsultasi belum tentu menjamin bahwa kebutuhan Wajib Pajak telah terpenuhi. Ukuran keberhasilan pelayanan tidak cukup dilihat dari keberadaan layanan, kemudahan menghubungi petugas, atau tersedianya fasilitas komunikasi. Hal yang lebih penting adalah apakah informasi yang diberikan benar-benar menjawab pertanyaan, apakah petugas mampu memahami kendala yang disampaikan, serta apakah Wajib Pajak memperoleh solusi yang dibutuhkan.
Contohnya, seorang Wajib Pajak yang mengalami kendala ketika menggunakan Coretax tentu tidak hanya membutuhkan jawaban berupa petunjuk umum. Ia membutuhkan penjelasan yang sesuai dengan permasalahannya, mudah dipahami, dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan kendala tersebut. Apabila informasi yang diterima tidak jelas atau permasalahan yang disampaikan belum memperoleh penyelesaian, keberadaan layanan justru berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Disinilah muncul pertanyaan penting, apakah Kring Pajak telah benar-benar menjadi solusi bagi Wajib Pajak, atau keberadaannya masih sebatas pemenuhan formalitas pelayanan publik.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena kualitas pelayanan perpajakan turut memengaruhi pengalaman masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik bukan hanya tentang seberapa mudah masyarakat menghubungi petugas, melainkan juga tentang seberapa jauh pelayanan tersebut mampu memberikan kepastian, kenyamanan, dan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi.
Mengukur Kualitas Pelayanan, Bukan Sekedar Ketersediaan Layanan
Untuk memahami kualitas pelayanan Kring Pajak secara lebih menyeluruh, diperlukan suatu pendekatan yang tidak hanya melihat fasilitas yang tersedia, tetapi juga pengalaman dan penilaian Wajib Pajak sebagai pengguna layanan. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah konsep Service Quality (SERVQUAL).
SERVQUAL mengukur kualitas pelayanan melalui lima dimensi utama. Pertama, Tangibles atau bukti fisik, yang berkaitan dengan ketersediaan fasilitas dan sarana pendukung pelayanan. Kedua, Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan penyedia layanan dalam memberikan informasi yang akurat, konsisten, dan dapat dipercaya.
Ketiga, Responsiveness atau daya tanggap, yang menggambarkan kesediaan dan kecepatan petugas dalam membantu Wajib Pajak. Keempat, Assurance atau jaminan, yang berkaitan dengan pengetahuan, kompetensi, serta kemampuan petugas dalam menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan pengguna layanan. Kelima, Empathy atau empati, yaitu perhatian dan kepedulian petugas dalam memahami kebutuhan serta kondisi masing-masing Wajib Pajak.
Kelima dimensi tersebut memberikan gambaran bahwa kualitas pelayanan tidak dapat dinilai hanya dari satu aspek. Layanan yang mudah diakses, misalnya, belum tentu dapat dikatakan berkualitas apabila informasi yang diberikan tidak konsisten atau petugas kurang tanggap terhadap permasalahan pengguna. Begitu pula sebaliknya, petugas yang ramah belum tentu menghasilkan pelayanan yang menghasilkan pelayanan yang memuaskan apabila tidak mampu memberikan solusi yang dibutuhkan.
Oleh karena itu, evaluasi terhadap kualitas pelayanan Kring Pajak perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut. Dengan melihat pengalaman Wajib Pajak melalui kelima dimensi SERVQUAL, dapat diketahui apakah layanan yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat atau masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan.
Pada akhirnya, tantangan pelayanan perpajakan di era Coretax bukan hanya memastikan bahwa Wajib Pajak memiliki tempat untuk bertanya, tetapi juga memastikan bahwa Wajib Pajak memiliki tempat untuk bertanya, tetapi juga memastikan bahwa setiap pertanyaan memperoleh jawaban yang tepat dan setiap kendala mendapatkan penanganan yang memadai. Lantas, bagaimana kualitas pelayanan Kring Pajak jika dilihat langsung dari pengalaman Wajib Pajak? Apakah kelima dimensi pelayanan tersebut sudah berjalan optimal?
Ketika Kualitas Pelayanan Diuji: Bagaimana Pengalaman Wajib Pajak?
Untuk melihat bagaimana kualitas pelayanan Kring Pajak dirasakan secara langsung oleh masyarakat, pembahasan ini merujuk pada penelitian berjudul “Tingkat Kualitas Layanan Kring Pajak dalam Masa Adopsi Coretax oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Jabodetabek” yang disusun oleh Kelompok Pengantar Metode Penelitian Administrasi Fiskal (PMPA) Fiskal D, Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Kring Pajak 1500200 pada masa transisi implementasi Coretax memperoleh penilaian yang cukup beragam dari masyarakat di wilayah Jabodetabek. Pada dimensi reliability, sebanyak 270 responden (60%) memberikan penilaian dalam kategori tinggi, sedangkan 161 responden (35,8%) berada dalam kategori sedang dan 19 responden (4,2%) dalam kategori rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai Kring Pajak cukup dapat diandalkan dalam memberikan informasi perpajakan. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, khususnya dalam hal akurasi informasi, ketepatan solusi, dan konsistensi pelayanan.
Penilaian positif juga terlihat pada dimensi empathy. Sebanyak 333 responden (74%) menilai dimensi ini dalam kategori tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman yang cukup baik terkait perhatian petugas, kesesuaian bantuan dengan kebutuhan Wajib Pajak, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami. Sementara itu, pada dimensi responsiveness, mayoritas responden justru berada dalam kategori sedang, yaitu sebanyak 289 responden (64,2%). Hal ini mengindikasikan bahwa daya tanggap Kring Pajak masih belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek kemudahan menghubungi layanan dan kecepatan petugas dalam memberikan respons.
Jika dilihat secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Kring Pajak masih memberikan manfaat bagi Wajib Pajak, terutama sebagai saluran untuk memperoleh informasi dan pendampingan terkait perpajakan. Namun, penilaian positif pada beberapa dimensi belum sepenuhnya menggambarkan kemampuan layanan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Tantangan pelayanan Kring Pajak tidak berhenti pada persoalan aksesibilitas. Ketika Wajib Pajak berhasil terhubung dengan petugas, mereka masih perlu memperoleh informasi yang akurat, konsisten, dan mampu menjawab permasalahan secara konkret.
Hal tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan Evy Suryani selaku Manajer Tax Compliance MUC Consulting. Ia menjelaskan bahwa petugas Kring Pajak umumnya dapat memberikan jawaban apabila pertanyaan yang diajukan telah memiliki dasar ketentuan yang jelas. Namun, untuk permasalahan yang bersifat advisory atau membutuhkan penjelasan lebih mendalam, jawaban yang diberikan terkadang belum konsisten. Bahkan, pertanyaan yang sama berpotensi memperoleh jawaban berbeda ketika disampaikan pada waktu atau kepada petugas yang berbeda.
Selain ketepatan informasi, keterbatasan akses juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan. Kesulitan menghubungi Kring Pajak dapat menyebabkan Wajib Pajak harus mencoba menelepon berulang kali atau memilih datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ismail Khozen selaku akademisi perpajakan yang menekankan bahwa kualitas responsiveness tidak hanya diukur dari kesediaan petugas menjawab pertanyaan, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam menghubungi layanan dan kemampuan petugas menyelesaikan permasalahan yang disampaikan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Kring Pajak belum dapat dipandang sebagai layanan yang sekadar bersifat formalitas, karena keberadaannya tetap memberikan akses bantuan dan informasi bagi Wajib Pajak. Akan tetapi, efektivitasnya sebagai saluran penyelesaian masalah masih perlu ditingkatkan. Dalam masa transisi Coretax, Wajib Pajak tidak hanya membutuhkan jawaban atas pertanyaan, tetapi juga arahan yang jelas dan solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan kendala yang mereka alami.
Dari Sekadar Melayani Menjadi Menyelesaikan
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat kompetensi teknis petugas, khususnya terkait penggunaan dan permasalahan Coretax. Selain itu, diperlukan standarisasi informasi agar jawaban yang diberikan antar petugas tetap akurat dan konsisten. Kemudahan akses layanan juga perlu ditingkatkan agar Wajib Pajak tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan bantuan.
Kring Pajak juga perlu mengembangkan mekanisme tindak lanjut yang lebih jelas, misalnya dengan memberikan arahan kepada Account Representative atau unit terkait apabila permasalahan belum dapat diselesaikan melalui call center. Dengan demikian, pelayanan tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga membantu Wajib Pajak memperoleh solusi yang sesuai dengan permasalahannya.
Berdasarkan hasil penelitian, Kring Pajak telah memberikan kontribusi sebagai saluran informasi dan bantuan bagi Wajib Pajak selama masa transisi implementasi Coretax. Namun, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam aspek daya tanggap, konsistensi informasi, dan pemberian solusi konkret terhadap permasalahan baru.
Oleh karena itu, Kring Pajak perlu terus meningkatkan kompetensi petugas, kemudahan akses, serta mekanisme tindak lanjut agar dapat menjadi layanan yang benar-benar membantu Wajib Pajak. Dengan demikian, Kring Pajak tidak hanya menjadi formalitas pelayanan, tetapi dapat berfungsi sebagai sarana bantuan perpajakan yang andal dan berorientasi pada kebutuhan Wajib Pajak.