Selasa, 17 November 2026 | 18:48
OPINI

Coretax Membawa Pertanyaan, Kring Pajak Memberi Jawaban: Cepat atau Tepat?

Coretax Membawa Pertanyaan, Kring Pajak Memberi Jawaban: Cepat atau Tepat?
Ilustraai Coretax membawa pertanyaan, Kring Pajak memberi jawaban (Dok Askara)

Oleh: Elsava Rosyita Deviyana dan Hazel Zharfan Anggoro, Ilmu Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. 

ASKARA - Pada September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat melakukan panggilan langsung ke layanan Kring Pajak untuk menanyakan sistem administrasi perpajakan terbaru, yaitu Coretax. Ia tidak memperkenalkan diri sebagai menteri, melainkan menyamar sebagai wajib pajak biasa untuk menguji langsung layanan tersebut. Sidak yang dilakukan Purbaya menggambarkan satu hal penting bahwa tujuan orang menghubungi Kring Pajak tidak selalu sama. Salah satu akademisi yang diwawancarai menjelaskan, "Kalau di kita sifatnya mau konfirmasi aja, mau ngetes aja. Kalau masyarakat kan nggak. Karena mereka menghubungi karena emang ada perlunya" (wawancara mendalam, 2 Oktober 2026). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian masyarakat, Kring Pajak bukan sekadar tempat untuk mengonfirmasi informasi, melainkan saluran bantuan yang diharapkan mampu memberikan solusi atas persoalan perpajakan mereka.

Kehadiran Coretax merupakan bagian dari transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui sistem ini, berbagai proses perpajakan diintegrasikan dalam satu platform, mulai dari pendaftaran, pembayaran, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, perubahan sistem tidak selalu berjalan beriringan dengan kesiapan penggunanya. Di tengah proses adaptasi tersebut, Kring Pajak menjadi salah satu saluran bantuan yang diharapkan mampu menjembatani kesulitan Wajib Pajak. Terlebih, tidak semua Wajib Pajak memiliki akses terhadap konsultan pajak. 

Sebagaimana disampaikan salah satu akademisi, "Masyarakat kan tidak semuanya punya akses terhadap konsultan. Kalau konsultan kan berarti nanti akan menambah biaya, biaya kepatuhannya" (wawancara mendalam, 2 Oktober 2026). 

Dengan demikian, keberadaan Kring Pajak memiliki peran penting dalam menyediakan akses informasi dan bantuan perpajakan bagi masyarakat. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan: Apakah Wajib Pajak mengekspektasikan jawaban yang cepat atau tepat? Pasalnya, kualitas pelayanan tidak hanya bergantung pada kecepatan respons petugas, tetapi juga pada ketepatan informasi dan penyelesaian yang diberikan.

Ketika Cepat Belum Tentu Berarti Selesai

Kecepatan merupakan salah satu ekspektasi mendasar ketika Wajib Pajak menghubungi layanan bantuan, terutama ketika mendekati tenggat pembayaran dan pelaporan SPT. Namun, persoalan yang dihadapi ternyata tidak selalu terletak pada lambatnya jawaban petugas. Berdasarkan wawancara mendalam, salah satu praktisi perpajakan mengungkapkan bahwa pada masa awal implementasi Coretax, masyarakat mengalami kesulitan untuk terhubung dengan Kring Pajak. Ia menggambarkan kondisi tersebut dengan ungkapan, 

"Terhubungnya lama, jawabnya cepat" (wawancara mendalam, 8 Oktober 2026). 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa hambatan pelayanan justru dapat muncul sejak tahap awal, yaitu ketika Wajib Pajak berusaha memperoleh akses bantuan. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu akademisi menekankan bahwa masyarakat seharusnya tidak perlu mencoba menghubungi layanan berkali-kali tanpa berhasil tersambung. Artinya, kecepatan pelayanan perlu dilihat sejak proses mengakses layanan, bukan hanya ketika petugas mulai memberikan jawaban.

Akan tetapi, kemudahan untuk terhubung dan kecepatan memperoleh respons belum tentu menjamin bahwa persoalan Wajib Pajak telah terselesaikan. Jawaban yang diberikan dalam waktu singkat tetap perlu memperhatikan substansi permasalahan yang disampaikan. Salah satu praktisi perpajakan menjelaskan bahwa petugas Kring Pajak relatif mampu menjawab pertanyaan mengenai prosedur yang telah lama berlaku dan memiliki pedoman teknis yang jelas. Namun, kondisi tersebut berbeda ketika Wajib Pajak menghadapi persoalan baru yang berkaitan dengan perkembangan Coretax. 

Pandangan serupa disampaikan salah satu akademisi yang mengingatkan bahwa respons cepat belum tentu mencerminkan daya tanggap yang baik apabila informasi yang diberikan justru keliru. Ia menyatakan, "Respons yang sangat cepat itu kalau hanya sekadar menjawab dengan cepat, bisa saja salah juga, bukan responsiveness yang diharapkan sebetulnya" (wawancara mendalam, 5 November 2026). Pada akhirnya, Wajib Pajak tidak sekadar membutuhkan balasan, melainkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.

Ketika Jawaban Terasa Seragam, tetapi Kepastian Belum Didapatkan

Tantangan pelayanan semakin terlihat ketika jawaban yang diberikan cenderung bersifat normatif dan seragam. Berdasarkan wawancara mendalam, salah satu praktisi perpajakan mengungkapkan bahwa pertanyaan mengenai kendala baru pada Coretax kerap memperoleh jawaban yang relatif sama, seperti anjuran untuk mencoba kembali atau melakukan pengecekan secara berkala. Ia menggambarkan pola tersebut dengan menyebut bahwa jawaban petugas "semuanya seragam" dan "benar-benar standar, template-nya mereka" (wawancara mendalam, 8 Oktober 2026). 

Padahal, setiap Wajib Pajak belum tentu menghadapi kendala dengan kondisi yang sama. Praktisi tersebut juga menjelaskan bahwa petugas Kring Pajak tidak memiliki akses langsung terhadap sistem utama Coretax sehingga lebih banyak berperan dalam memvalidasi adanya kendala daripada menyelesaikannya secara langsung. Selain itu, terdapat kondisi ketika ketentuan perpajakan belum dicabut, tetapi sistem belum mendukung penerapannya. Situasi tersebut turut membatasi kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan. Dengan demikian, persoalan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan cara petugas menjawab, tetapi juga dukungan sistem yang memungkinkan mereka memberikan solusi.

Di sisi lain, persoalan pelayanan tidak hanya berkaitan dengan jawaban yang terlalu seragam, tetapi juga konsistensi informasi yang diberikan. Salah satu konsultan pajak yang diwawancarai menyampaikan bahwa berdasarkan laporan rekan sejawatnya, jawaban yang diperoleh dari petugas berbeda terkadang tidak selalu sama untuk pertanyaan substantif. Dari sisi praktik, seorang konsultan pajak lain mengaku untuk urusan Coretax, ia lebih memilih membaca aturan atau menunggu dokumen resmi dari DJP. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak yang justru membutuhkan informasi yang dapat diandalkan. 

Fenomena tersebut dapat dikaitkan dengan penelitian Victorino, Verma, dan Wardell (2013) mengenai penggunaan service scripts dalam interaksi pelayanan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan panduan jawaban yang terlalu terpola dapat menurunkan persepsi kualitas pelayanan ketika pengguna membutuhkan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi spesifik mereka. Dalam konteks Kring Pajak, panduan jawaban tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi informasi. Namun, penggunaannya perlu diimbangi dengan kemampuan petugas memahami konteks setiap permasalahan. Menariknya, kedua fenomena tersebut memperlihatkan dua sisi persoalan yang berbeda: jawaban cenderung seragam ketika Wajib Pajak membutuhkan solusi atas kendala sistem, tetapi dapat berbeda ketika mereka membutuhkan kepastian atas pertanyaan substantif. Oleh karena itu, pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan keseragaman jawaban, tetapi juga perlu memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan relevan.

Lantas, Pelayanan Kring Pajak Seperti Apa yang Dibutuhkan?

Kualitas pelayanan Kring Pajak di era Coretax perlu dilihat melalui beberapa aspek yang saling berkaitan. Setidaknya terdapat empat dimensi yang dapat menjadi perhatian:

1. Responsiveness (Daya Tanggap)

Pelayanan perlu memastikan bahwa Wajib Pajak memperoleh respons dalam waktu yang wajar. Namun, daya tanggap tidak cukup diukur dari cepatnya petugas menjawab, melainkan juga dari kesediaan untuk menindaklanjuti persoalan hingga Wajib Pajak memperoleh bantuan yang dibutuhkan. Dengan demikian, kecepatan dan kemampuan memberikan solusi perlu berjalan beriringan.

2. Reliability (Keandalan)

Informasi yang diberikan harus akurat, konsisten, dan dapat diandalkan. Wajib Pajak membutuhkan penjelasan yang sesuai dengan ketentuan perpajakan serta tidak menimbulkan perbedaan pemahaman ketika menghubungi petugas yang berbeda. Salah satu akademisi yang diwawancarai juga menilai bahwa kualitas penyelesaian masalah dapat dilihat dari apakah Wajib Pajak masih perlu menghubungi layanan kembali atau melakukan recall. Semakin sering Wajib Pajak harus mengulang pertanyaan yang sama, semakin penting untuk mengevaluasi efektivitas penyelesaian yang diberikan.

3. Empathy (Empati)

Petugas perlu mampu mendengarkan dan memahami kondisi yang dihadapi Wajib Pajak, bukan sekadar memberikan jawaban berdasarkan panduan yang tersedia. Salah satu akademisi menekankan bahwa masyarakat ingin merasa didengar, dipahami, dan diperlakukan dengan baik ketika mengakses pelayanan. Meskipun terdapat pandangan bahwa penyelesaian kendala merupakan prioritas utama, kemampuan memahami kebutuhan pengguna tetap menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman pelayanan yang positif.

4. Access (Aksesibilitas)

Kemudahan dalam menjangkau layanan juga perlu diperhatikan. Wajib Pajak harus dapat menghubungi Kring Pajak melalui saluran yang tersedia tanpa menghadapi hambatan berulang. Selain layanan telepon, kanal digital seperti X, Instagram, dan TikTok juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyampaian informasi dan bantuan. Namun, keberadaan kanal tersebut perlu didukung oleh pengelolaan yang responsif serta petugas yang memahami permasalahan perpajakan agar informasi yang diberikan tetap relevan dan tepat.

Bukan Sekadar Menjawab, tetapi Membantu Menyelesaikan

Keempat aspek tersebut perlu didukung oleh peningkatan kompetensi petugas secara berkala. Salah satu akademisi yang diwawancarai menilai bahwa petugas pada lini pelayanan terdepan harus memperoleh pembinaan dan peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan. Hal ini penting mengingat perkembangan Coretax dan regulasi perpajakan menuntut petugas untuk terus memperbarui pemahamannya. Selain itu, pengembangan panduan teknis, tutorial dengan fasilitas berbagi layar, serta pembentukan bagian khusus yang mengikuti perkembangan kepatuhan perpajakan di era digital dapat membantu petugas memberikan asistensi yang lebih relevan. Di sisi lain, penyampaian informasi resmi dari DJP secara konsisten juga diperlukan selama masa transisi sistem. Salah satu praktisi perpajakan bahkan menyampaikan bahwa informasi resmi yang diterbitkan DJP "sangat berarti" bagi pengguna dalam menghadapi perubahan sistem (wawancara mendalam, 8 Oktober 2026).

Kemudahan akses melalui kanal digital juga tidak boleh diabaikan. Pada 13 Januari 2026, DJP sempat mengumumkan bahwa akun X @kring_pajak tidak dapat menjawab perpajakan secara optimal, dan baru mengumumkan layanan kembali normal pada 2 Februari 2026. Tidak lama kemudian, pada 18 Februari 2026, telepon Kring Pajak 1500200 juga tidak dapat menerima panggilan akibat kendala teknis. Ketika terjadi kendala teknis seperti itu, masyarakat membutuhkan alternatif saluran bantuan ketika mengalami kendala dalam mengakses layanan utama. Salah satu akademisi menyarankan agar media sosial DJP didukung oleh admin yang benar-benar memahami permasalahan perpajakan sehingga mampu memberikan respons secara cepat dan tepat. Dengan demikian, peningkatan kualitas Kring Pajak tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas dalam menjawab pertanyaan, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem, kompetensi sumber daya manusia, dan pengelolaan kanal pelayanan yang memadai.

Pada akhirnya, pemilihan cepat dan tepat tidak perlu dipilih salah satunya. Kecepatan memang penting, tetapi ketepatan dan keandalan informasi menjadi fondasi pelayanan yang berkualitas. Keduanya perlu berjalan bersama, didukung kemampuan memahami kebutuhan Wajib Pajak serta kemudahan dalam mengakses layanan. Kepuasan Wajib Pajak pada akhirnya lahir dari layanan yang cepat, andal, empatik, dan mudah diakses.

Sebab, keberhasilan pelayanan publik tidak cukup diukur dari seberapa cepat pemerintah memberikan jawaban, melainkan juga dari seberapa jauh jawaban tersebut membantu masyarakat menyelesaikan persoalannya. Sebagaimana disampaikan salah satu akademisi yang diwawancarai, masyarakat yang datang untuk mencari penyelesaian seharusnya dapat pulang dengan membawa jawaban, bukan justru dengan kebingungan yang sama (wawancara mendalam, 2 Oktober 2026). Bagi Wajib Pajak, pelayanan yang baik bukan sekadar memperoleh balasan, tetapi mendapatkan pemahaman, kepastian, dan solusi yang dibutuhkan. Maka, pertanyaannya kini bukan lagi seberapa cepat telepon diangkat atau cuitan dibalas, melainkan ketika percakapan berakhir, apakah Wajib Pajak sudah mendapatkan kepastian, atau baru sekadar respons?

 

 

Editor: Caecilia Eersta