Jumat, 20 November 2026 | 14:01
NEWS

Qanun Adat Gayo Gagal, Diduga Ada Konspirasi Pelemahan Masyarakat Adat Gayo

Qanun Adat Gayo Gagal, Diduga Ada Konspirasi Pelemahan Masyarakat Adat Gayo
Ilustrasi Qanun Adat Gayo (Dok Askara)

ASKARA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah dinilai menggagalkan Qanun Adat Gayo yang telah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2026.

Akibatnya, Masyarakat Adat Gayo terancam kehilangan payung hukum perlindungan adat.

Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Tengah dinilai bertanggung jawab penuh atas persoalan ini, yang disebut sebagai bentuk penghinaan terhadap adat Gayo.

Dalam pembahasan Qanun Adat sebelumnya, sudah ada upaya pengganjalan yang dilakukan oleh Badan Legislasi.

Batas Harmonisasi Terlewati

Tanggal 20 November 2026 adalah batas waktu dibukanya aplikasi harmonisasi.

Artinya, sampai hari ini Qanun Adat Gayo belum didaftarkan ke tahap harmonisasi. Dengan demikian, bisa disimpulkan Qanun Adat Gayo batal dibahas tahun ini.

"Ini adalah pengingkaran aspirasi masyarakat adat. Ini bukti pimpinan DPRK Aceh Tengah tidak pro terhadap perlindungan masyarakat adat Gayo," ujar Zam Zam Mubarak, Ketua Umum Pasak Opat Nenggeri Linge, Jumat (20/11/2026).

Diduga Konspirasi Pelemahan

Zam Zam menegaskan, gagalnya Qanun Adat Gayo ini bukan sekadar kelalaian administrasi atau keterlambatan teknis.

Menurutnya, ada pola yang sistematis dan terencana untuk melemahkan Masyarakat Adat Gayo.

"Ini patut diduga ada konspirasi pelemahan Masyarakat Adat Gayo. Polanya jelas, dari awal sudah diganjal, diulur-ulur, lalu dibiarkan lewat batas harmonisasi hingga batal," kata Zam Zam.

Ia menilai, jika Masyarakat Adat Gayo tidak memiliki Qanun Adat, maka masyarakat adat akan mudah dilemahkan, dipecah, dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mempertahankan tanah, hutan, dan sumber kehidupannya.

"Tanpa Qanun Adat, masyarakat adat dibuat tidak berdaya. Inilah yang diinginkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin Gayo kuat secara adat," ujar Zam Zam.

Konspirasi pelemahan ini, kata Zam Zam, dilakukan dengan cara membiarkan adat Gayo tidak punya payung hukum, sehingga adat hanya tinggal simbol, tanpa kekuatan mengikat.

"Kalau adat tidak dilindungi Qanun, maka adat akan mati perlahan. Dan ketika adat mati, Gayo akan mudah dikuasai," tegasnya.

Kopi, Danau, dan Hutan Terancam

Gagalnya pengesahan Qanun Adat Gayo ini berdampak langsung pada perlindungan sumber kehidupan masyarakat Gayo.

Perlindungan Kopi Gayo, Danau Laut Tawar, dan Hutan, terancam. Padahal, ketiganya merupakan salah satu materi penting yang dibahas dalam Qanun Adat Gayo.

"DPRK tidak peduli terhadap hajat hidup rakyat Gayo," kata Zam Zam.

Menurutnya, tanpa Qanun Adat, tidak ada kepastian hukum bagi masyarakat adat untuk menjaga kopi, danau, dan hutan dari perusakan dan penguasaan sepihak.

"Jika kopi, danau, dan hutan lepas dari kendali adat, maka yang untung adalah para pemodal dan pihak luar. Rakyat Gayo hanya jadi penonton di tanahnya sendiri," ujar Zam Zam.

Banleg Harus Bertanggung Jawab

Zam Zam menegaskan, Badan Legislasi DPRK Aceh Tengah harus bertanggung jawab penuh atas gagalnya Qanun Adat Gayo ini.

Masyarakat Adat Gayo, kata dia, sudah menyampaikan aspirasi secara resmi dan Qanun sudah masuk Prolegda 2026. Namun, DPRK justru membiarkan batas waktu harmonisasi lewat tanpa mendaftarkan Qanun tersebut.

"Ini bukan sekadar keterlambatan administrasi. Ini adalah penghinaan terhadap adat Gayo," pungkas Zam Zam.

Permohonan Maaf

Permohonan maaf kami kepada Masyarakat Adat Gayo, MPU, Majelis Adat, Forum Mukim Se-Aceh Tengah,

Atas keterbatasan kami mengawal amanah ini.

 

Editor: Dar Edi Yoga