Kamis, 19 November 2026 | 12:14
NEWS

Merauke Perkuat Layanan PAUD, 9.000 Anak Tercatat Tidak Sekolah

Merauke Perkuat Layanan PAUD, 9.000 Anak Tercatat Tidak Sekolah
Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke bersama Sekdis, Ketua Pokja Bunda Paud, Kadis DP3AKB dan peserta foto bersama (Dok Winona)

ASKARA - Pemerintah Kabupaten Merauke memperkuat sinergi lintas sektor untuk meningkatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI) sekaligus mempersiapkan implementasi program Wajib Belajar (Wajar) 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah.

Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan koordinasi lintas sektor yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Romanus Kande Kahol, SIP, MSi, di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Rabu (19/11).

Pertemuan diawali dengan diskusi finalisasi Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah. Diskusi dipandu Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Mathilda Sari Dewi, SH.

Kepada Askara, Dewi menjelaskan, diskusi tersebut bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan untuk menyempurnakan Ranperbup sebelum ditetapkan. Regulasi itu diharapkan menjadi payung hukum pelaksanaan program sekaligus mengakomodasi kebutuhan pendidikan anak usia dini di Merauke.

Kegiatan ini dihadiri Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Merauke, Nofa Gebze, SPt, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Delciana Gebze, serta perwakilan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

Unsur yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), HIMPAUDI, serta Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI).

Romanus mengungkapkan, berdasarkan data terbaru Kementerian Pendidikan per Agustus 2026, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Merauke tercatat lebih dari 9.000 anak. Angka tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama yang membutuhkan penanganan melalui kolaborasi lintas sektor.

“Ini menjadi tantangan tersendiri, apalagi Presiden telah mewajibkan program Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Pra Sekolah. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang berkomitmen mendukung pendidikan di Kabupaten Merauke,” ujar Romanus.

Menurut dia, Ranperbup yang sedang dirumuskan nantinya menjadi pedoman pelaksanaan program di daerah, terutama untuk mengawal penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Dukungan setiap OPD diperlukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar anak-anak mendapatkan layanan pendidikan dan pendampingan sejak usia pra sekolah.

Romanus berharap, sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, anak-anak telah memperoleh pengalaman belajar dan pengenalan lingkungan pendidikan melalui satuan PAUD. Dengan demikian, mereka memiliki bekal awal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama layanan delapan indikator PAUDHI pada satuan PAUD. Kerja sama tersebut melibatkan Pokja Bunda PAUD, HIMPAUDI, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas PUPR.

Sementara itu, Nofa Gebze menegaskan pentingnya pelaksanaan program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah karena menyasar anak-anak yang sedang berada dalam fase usia emas atau golden age. Pada masa tersebut, anak membutuhkan perhatian dan stimulasi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembangnya.

“Mohon dukungan dari seluruh OPD terkait agar program nasional ini juga bisa kita laksanakan di daerah. Hari ini kita telah merumuskan peraturan bupati, semoga dapat dilaksanakan dengan baik,” kata Nofa.

Sebagai langkah awal, Pokja Bunda PAUD Kabupaten Merauke akan mendorong sosialisasi ke sekolah-sekolah mengenai pentingnya pendidikan pra sekolah. Kegiatan tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan HIMPAUDI dan IGTKI.

Romanus juga menyampaikan apresiasi kepada media yang selama ini berperan aktif membantu pemerintah mengedukasi masyarakat melalui pemberitaan. Menurutnya, dukungan media menjadi bagian penting dalam menyebarluaskan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

 

Editor: Dar Edi Yoga