Rabu, 18 November 2026 | 06:15
Editorial

Penyadapan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Kepemimpinan

Penyadapan, Kekuasaan, dan Ujian Integritas Kepemimpinan
Ilustrasi

ASKARA - Dugaan penyadapan ilegal yang menyeret personel kepolisian membuka persoalan lebih besar daripada pelanggaran teknis. Kasus ini menguji batas kewenangan negara, pengawasan, dan keberanian mengungkap fakta. Publik tidak menuntut pemimpin tanpa cela; masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kekuasaan dijalankan menurut hukum, kesalahan diperiksa terbuka, serta hak seluruh warga dilindungi tanpa pandang jabatan dan kepentingan, secara adil dan terukur oleh negara secara transparan.

Dukungan masyarakat terhadap pengusutan merupakan tuntutan membuka fakta, bukan izin menyebarkan rekaman. Publik perlu mengetahui siapa memberi perintah, siapa melaksanakan, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana hasil penyadapan digunakan.

ANTARA, 3 November 2026, melaporkan tiga personel Polri ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Irwasum Polri menyebutnya perbuatan oknum, bukan kebijakan institusi. ANTARA, 5 November, melaporkan tersangka keempat. Pada 12 November, Kapolri memaparkan dugaan peran para tersangka di hadapan Komisi III DPR. Semua masih harus diuji; status tersangka bukan vonis dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku.

Transparansi bukan berarti seluruh rekaman pribadi boleh diumbar. Publik berhak mengetahui dugaan penyalahgunaan kewenangan, tetapi rekaman harus diamankan, diuji keaslian dan konteksnya, serta dibuka hanya jika dibenarkan hukum dan relevan bagi publik. Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 menegaskan pentingnya pengaturan penyadapan melalui undang-undang karena membatasi hak privasi.

Pengusutan tidak cukup berhenti pada operator teknis. Penyidik perlu menjawab siapa memberi akses, bagaimana target ditentukan, ke mana hasil disalurkan, dan mengapa data diduga dihapus. Menyebutnya sekadar ulah oknum sebelum rantai kewenangan diperiksa berisiko menutup evaluasi sistem pengawasan.

Di sinilah pelajaran kepemimpinan muncul. Pemimpin tidak harus tampil sempurna. Yang menentukan ialah kesediaan menjelaskan tindakan, menerima pemeriksaan, mengakui kesalahan bila terbukti, dan memperbaiki sistem. ANTARA, 4 November 2026, memberitakan keprihatinan Presiden Prabowo atas dugaan penyadapan dan akses ilegal. Kesungguhan harus terlihat dari proses dan pertanggungjawaban berbasis bukti.

Masyarakat tidak meminta pejabat membuka percakapan pribadi, tetapi juga tidak harus menerima penjelasan tanpa pemeriksaan. Yang dibutuhkan ialah proses hukum tanpa tebang pilih dan jaminan penyadapan tidak digunakan di luar kepentingan sah. Media wajib memverifikasi informasi, tidak mengubah dugaan menjadi kepastian, dan tidak menyebarkan potongan rekaman tanpa konteks.

Perkara ini menguji budaya kekuasaan. Negara harus mampu mengawasi dirinya; institusi harus memeriksa kegagalan sistem, bukan sekadar menjaga nama baik. Rakyat bisa memahami pemimpin sebagai manusia biasa, tetapi tidak boleh memaklumi penyalahgunaan kewenangan. Pemimpin tidak harus sempurna untuk dipercaya; mereka harus jujur ketika diuji dan bertanggung jawab jika terbukti bersalah.

Editor: Husnie

Berita Terkait