Oleh: Kirina Irene Kendra | Mahasiswa Ilmu Administrasi Fiskal UI
ASKARA - Di tengah kesibukan sehari-hari, membayar pajak kendaraan tanpa harus datang ke kantor Samsat tentu menjadi kemudahan tersendiri. Cukup melalui ponsel, masyarakat kini memiliki berbagai pilihan untuk mengakses layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul persoalan yang tidak boleh diabaikan. bagaimana masyarakat memastikan bahwa kanal pembayaran yang mereka gunakan benar-benar resmi?
Belakangan, masyarakat perlu semakin waspada terhadap informasi palsu yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Salah satunya adalah tautan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang beredar melalui media sosial. Pada Agustus 2026, Jalahoaks Jakarta mengklarifikasi informasi mengenai program pemutihan pajak kendaraan yang disebarkan melalui akun Instagram tiruan. Tautan yang dicantumkan justru mengarah ke situs mencurigakan dan meminta data pribadi serta nomor akun Telegram aktif. Modus semacam ini berpotensi menjadi pintu masuk pencurian data hingga penyalahgunaan akses digital.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa penipuan digital tidak selalu datang dalam bentuk pesan yang mencurigakan. Pelaku justru dapat memanfaatkan nama, logo, dan momentum program pemerintah untuk membuat informasi palsu terlihat meyakinkan. Bagi masyarakat yang sedang mencari informasi mengenai keringanan atau pembayaran pajak kendaraan, tawaran tersebut tentu bisa terlihat menggiurkan.
Ketika Kanal Pembayaran Semakin Beragam
Di sisi lain, digitalisasi pelayanan pajak kendaraan terus berkembang. Pemerintah dan instansi terkait menghadirkan berbagai alternatif layanan agar masyarakat dapat memenuhi kewajibannya dengan lebih mudah.
Salah satu contohnya adalah inovasi Ngopeni Kendaraan yang diluncurkan Samsat Purbalingga pada 29 Oktober 2026. Melalui layanan berbasis WhatsApp tersebut, masyarakat dapat mengurus pembayaran PKB dari rumah dengan mengirimkan persyaratan melalui nomor layanan resmi yang disediakan Samsat. Setelah pembayaran dilakukan, bukti pajak dapat diambil di kantor pelayanan atau dikirim melalui PT Pos Indonesia. Inovasi ini menunjukkan bahwa layanan digital tidak selalu harus berbentuk aplikasi khusus, tetapi juga dapat memanfaatkan platform komunikasi yang sudah akrab digunakan masyarakat.
Sementara itu, di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek), layanan Samsat Keliling juga tetap menjadi alternatif pembayaran PKB. Pada 30 Oktober 2026, Polda Metro Jaya menyediakan layanan tersebut di 14 wilayah Jadetabek untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
Beragamnya pilihan ini tentu menjadi perkembangan positif. Masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu bentuk pelayanan. Ada layanan melalui aplikasi, WhatsApp, maupun gerai pelayanan bergerak. Namun, semakin banyaknya kanal yang tersedia juga menuntut masyarakat untuk lebih cermat dalam mengenali identitas penyelenggara dan prosedur layanan yang digunakan.
Di sinilah letak persoalannya. Kanal digital yang sah dan kanal palsu dapat sama-sama menggunakan media yang terlihat familiar. WhatsApp, misalnya, dapat dimanfaatkan oleh instansi resmi untuk memberikan pelayanan, tetapi juga dapat disalahgunakan oleh pihak yang mengatasnamakan instansi tersebut. Artinya, masyarakat tidak cukup hanya mengetahui bahwa pembayaran pajak bisa dilakukan secara daring. Mereka juga perlu mengetahui dari mana layanan tersebut berasal dan bagaimana memastikan keasliannya.
SIGNAL sebagai Salah Satu Kanal Resmi Digitalisasi PKB
Salah satu layanan yang dapat dikenali masyarakat adalah SIGNAL atau Samsat Digital Nasional. Aplikasi ini merupakan layanan digital yang berada di bawah pembinaan Samsat Nasional dan digunakan untuk pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, serta pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Melalui integrasi data kendaraan milik Polri, data kependudukan dari Dukcapil, serta sistem informasi pajak kendaraan yang dikelola Bapenda provinsi, SIGNAL memungkinkan masyarakat mengakses layanan administrasi kendaraan secara digital. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan sejumlah proses yang sebelumnya membutuhkan kunjungan langsung ke kantor Samsat melalui satu aplikasi.
Meski demikian, penting untuk dipahami bahwa SIGNAL bukan satu-satunya kanal resmi pembayaran PKB. Kehadirannya merupakan salah satu bentuk inovasi digital yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Layanan lain, seperti Samsat Keliling maupun kanal digital resmi yang dikembangkan pemerintah daerah, tetap memiliki fungsi dan mekanisme masing-masing.
Untuk menghindari penipuan, masyarakat sebaiknya mengunduh SIGNAL melalui toko aplikasi resmi dan memastikan pengembangnya tercantum sebagai Korlantas Polri – Pembina Samsat Nasional. Informasi mengenai fitur dan prosedur penggunaan juga dapat diperiksa melalui situs resmi Samsat Digital Nasional, yaitu samsatdigital.id. Masyarakat perlu menghindari tautan pendaftaran atau pembayaran yang berasal dari akun tidak terverifikasi, terlebih jika meminta data pribadi atau informasi sensitif yang tidak relevan.
Hal ini menjadi relevan jika melihat perkembangan penggunaan SIGNAL secara nasional. Berdasarkan data nasional Subdit STNK Direktorat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, jumlah registrasi akun SIGNAL yang berhasil menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2022, tercatat sebanyak 725.230 registrasi berhasil. Angka tersebut meningkat menjadi 1.207.372 pada 2023 dan kembali bertambah hingga mencapai 1.968.469 pada 2024. Angka tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemanfaatan layanan digital ini. Namun, data tersebut merupakan data nasional dan belum menggambarkan secara khusus tingkat pengetahuan masyarakat di Daerah Khusus Jakarta.
Pertumbuhan penggunaan aplikasi juga perlu dibedakan dari tingkat pengetahuan masyarakat. Seseorang mungkin pernah mendengar nama SIGNAL, tetapi belum tentu memahami fungsi dan prosedur penggunaannya. Bahkan, seseorang yang sudah mengetahui keberadaan aplikasi belum tentu mampu membedakan informasi resmi dengan tautan palsu yang mengatasnamakan layanan Samsat.
Pengetahuan masyarakat menjadi aspek penting karena keberhasilan digitalisasi pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Masyarakat juga perlu memiliki informasi yang cukup agar dapat mengakses layanan secara tepat. Dalam konteks pembayaran PKB, pemahaman mengenai kanal resmi dapat menjadi salah satu bekal untuk mengurangi risiko mengikuti informasi atau prosedur yang menyesatkan.
Digitalisasi Tidak Cukup Hanya dengan Menyediakan Aplikasi
Perkembangan layanan digital memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak seharusnya hanya berfokus pada penambahan kanal pembayaran tanpa memastikan masyarakat memahami cara mengaksesnya. Kemudahan teknologi perlu berjalan beriringan dengan edukasi dan perlindungan pengguna.
Pertama, informasi mengenai kanal pembayaran resmi perlu disampaikan secara konsisten melalui situs dan akun media sosial terverifikasi milik instansi terkait. Masyarakat sebaiknya dapat menemukan daftar kanal resmi, prosedur pembayaran, serta informasi kontak pengaduan tanpa harus mencari dari sumber yang belum jelas.
Kedua, sosialisasi perlu dilakukan secara lebih luas dan mudah dipahami. Edukasi tidak cukup hanya memperkenalkan nama aplikasi, tetapi juga menjelaskan fitur, tahapan penggunaan, serta ciri-ciri penipuan yang sering mengatasnamakan layanan pemerintah. Informasi tersebut perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
Ketiga, kualitas layanan digital juga harus terus dievaluasi. Kemudahan akses, kejelasan prosedur, keamanan data, serta ketersediaan bantuan ketika pengguna mengalami kendala merupakan bagian penting dari keberhasilan digitalisasi. Sebab, masyarakat tidak hanya membutuhkan aplikasi yang tersedia, tetapi juga layanan yang dapat diandalkan ketika digunakan.
Pada akhirnya, transformasi digital pelayanan PKB bukan sekadar memindahkan proses pembayaran dari loket ke layar ponsel. Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat mengetahui layanan yang tersedia, memahami cara menggunakannya, dan mampu mengenali informasi yang benar.
Jangan sampai kemudahan membayar pajak kendaraan justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan hilangnya kepercyaan masyarakat. Sebab, semakin banyak jalan yang tersedia untuk membayar pajak, semakin penting pula bagi masyarakat untuk mengetahui jalan mana yang benar-benar resmi dan terpercaya.
