ASKARA - Rencana pembangunan akses jalan Jamat, Aceh Tengah–Lukup Serbejadi, Aceh Timur, kembali didorong menjadi salah satu proyek strategis untuk membuka keterisolasian wilayah tengah Aceh sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi, logistik, hingga pertahanan dan keamanan.
Dorongan tersebut disampaikan Satuan Tugas Percepatan Rehab Rekon (Satgas PRR) Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri melalui Policy Brief Eksekutif dan Analisa Strategis Mendalam yang disusun sebagai bahan kajian bagi pemerintah pusat.
Tenaga Ahli Satgas PRR Kemendagri, Zam Zam Mubarak, mengatakan pembangunan ruas Jamat-Lukup Serbejadi perlu ditempatkan sebagai bagian dari akselerasi pembangunan nasional dan didorong masuk dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Menurut kajian tersebut, wilayah Aceh Tengah menghadapi kerentanan logistik karena tingginya ketergantungan terhadap ruas jalan nasional Bireuen-Takengon. Jalur tersebut dinilai rawan terganggu akibat longsor sehingga ketika terjadi gangguan, akses menuju wilayah tengah Aceh ikut terdampak.
“Tanpa jalur alternatif, Tengah Aceh menghadapi tiga ancaman sekaligus: ancaman ekonomi, kemanusiaan, dan pertahanan,” kata Zam Zam.
Dalam kajian Satgas PRR, pembangunan jalur Jamat-Lukup Serbejadi diproyeksikan dapat memangkas waktu tempuh Takengon-Langsa dari sekitar delapan jam menjadi empat jam. Selain itu, jarak perjalanan disebut dapat berkurang sekitar 87 kilometer dan biaya logistik berpotensi ditekan hingga 40 persen.
Enam Urgensi Strategis
Satgas PRR merumuskan sedikitnya enam alasan strategis yang dinilai memperkuat urgensi pembangunan jalan tersebut. Pertama, jalur ini diproyeksikan mendukung ketahanan logistik nasional dengan menyediakan akses alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan.
Kedua, ruas Jamat-Lukup Serbejadi dinilai dapat menjadi salah satu tulang punggung pengembangan Kawasan Terpadu Kota Mandiri Ketapang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ketiga, konektivitas tersebut dinilai berpotensi memperkuat sektor pariwisata dengan menghubungkan kawasan wisata prioritas Danau Lut Tawar-Gayo Highland dengan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
Keempat, jalur tersebut dinilai strategis bagi pengembangan hilirisasi komoditas unggulan Aceh, khususnya Kopi Arabika Gayo dan produk pinus. Komoditas tersebut diharapkan memiliki akses yang lebih efisien menuju KEK Arun Lhokseumawe sebagai kawasan industri dan hub hilirisasi.
“Ini koridor industrialisasi Gayo. Nilai Kopi Gayo Rp4,2 triliun per tahun. Dengan konektivitas langsung ke KEK Arun dan Pelabuhan Belawan, ini menjadi kunci hilirisasi komoditas unggulan nasional dan pemerataan ekonomi wilayah timur Aceh, dari Takengon hingga Langsa dan Aceh Tamiang,” ujar Zam Zam.
Kelima, pembangunan jalur tersebut juga dinilai memiliki dimensi pertahanan dan keamanan. Dalam kajian Satgas PRR, jalan Jamat-Lukup Serbejadi dapat menjadi salah satu jalur alternatif untuk mendukung mobilitas dan distribusi logistik apabila akses utama mengalami gangguan.
Jalur itu juga disebut berpotensi mendukung rencana pembangunan satuan baru di Aceh Tengah. Namun, implementasi aspek pertahanan tersebut tetap bergantung pada kebijakan, perencanaan, serta kewenangan instansi terkait.
Keenam, pembangunan jalan dinilai memiliki nilai budaya dan sejarah karena dapat membuka kembali konektivitas menuju kawasan yang memiliki keterkaitan dengan sejarah Kerajaan Linge, yang dikenal sebagai salah satu kerajaan tua di Aceh.
High Impact, Low Cost
Dalam analisis SWOT yang disusun Satgas PRR, jalur Jamat-Lukup Serbejadi dinilai memiliki sejumlah keunggulan, termasuk pertimbangan kondisi topografi serta nilai historis jalur tersebut.
Zam Zam menyebut pembangunan jalan tersebut sebagai investasi yang memiliki dampak luas dengan biaya yang dinilai relatif efisien dibandingkan manfaat strategis yang dapat dihasilkan.
“High Impact, Low Cost, Strategic Position. Satu jalan memberikan enam manfaat nasional sekaligus,” ujarnya.
Dorongan pembangunan tersebut, menurut Zam Zam, juga telah mendapat respons positif dari Mabes TNI. Di tingkat masyarakat, gagasan pembangunan akses tersebut disebut mendapat sambutan karena dinilai dapat membuka konektivitas baru bagi wilayah tengah hingga timur Aceh.
Jika terealisasi, jalur Jamat-Lukup Serbejadi diharapkan tidak hanya menjadi jalan penghubung antardaerah, tetapi juga membuka ruang baru bagi pergerakan barang, manusia, investasi, pariwisata, dan komoditas unggulan dari dataran tinggi Gayo menuju kawasan industri serta pelabuhan di pesisir.
Bagi Aceh Tengah, konektivitas tersebut dapat menjadi alternatif ketika jalur utama mengalami gangguan. Sementara bagi kawasan timur Aceh, akses tersebut berpotensi memperpendek rantai distribusi dan memperluas hubungan dengan sentra produksi di dataran tinggi.
“Dengan konektivitas langsung ke KEK Arun dan Pelabuhan Belawan, jalan ini menjadi kunci hilirisasi dan pemerataan ekonomi Aceh sesuai RPJMN 2025-2029,” kata Zam Zam.
Meski demikian, usulan menjadikan jalur Jamat-Lukup Serbejadi sebagai proyek strategis nasional masih merupakan bagian dari dorongan dan kajian yang disampaikan Satgas PRR. Realisasi pembangunan tetap membutuhkan proses perencanaan, penganggaran, penetapan prioritas, serta keputusan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
