NEWS
KEBAKARAN HUTAN
Karhutla Tak Kunjung Tuntas, Firman Soebagyo: Indonesia Butuh Lembaga Khusus
ASKARA-Pemerintah didorong untuk segera membentuk kelembagaan khusus yang memiliki kewenangan kuat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPRI, Firman Soebagyo, kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, penanganan karhutla selama ini masih belum optimal karena kewenangan dan perangkat pendukungnya tersebar di berbagai institusi.
Dia menilai karhutla merupakan persoalan tahunan yang cenderung berulang setiap musim kemarau, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Namun, karhutla yang terjadi saat ini dinilai semakin masif karena penyebarannya terjadi secara berurutan dari satu provinsi ke provinsi lainnya.
“Karhutla itu terus terang kami merasa prihatin karena selalu terjadi setiap tahun. Hanya volumenya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi saat ini, kebakaran ini masif sekali, dari provinsi satu ke provinsi lainnya seperti berurutan,” kata Firman.
Ditegaskannya kondisi kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko kebakaran. Daun-daun yang mengering dan lahan gambut yang kehilangan kadar air membuat api lebih mudah menyebar dan sulit dikendalikan.
Firman mencontohkan kondisi yang ditemuinya saat melakukan kunjungan lapangan ke Taman Nasional Way Kambas. Menurutnya, kondisi vegetasi yang mengering harus mendapat pengawasan ketat karena sumber api sekecil apa pun dapat memicu kebakaran.
“Saya sudah ke lapangan, terakhir di Way Kambas itu sudah kering semua. Saya wanti-wanti supaya mereka melakukan kontrol selama 20 jam,” ujar Firman.
“Kalau itu di gambut, dengan pengalaman saya melihat secara langsung di Siak, Riau, kalau malam itu bisa menimbulkan letupan api, percik-percik. Itulah persoalannya,” katanya.
Firman menjelaskan, penyebab karhutla tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga aktivitas manusia. Menurutnya, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih menjadi salah satu faktor utama, terutama ketika musim kemarau panjang.
Penyebab daripada kebakaran ada dua faktor, manusia dan alam. Kalau gambut itu bisa dari alam, kalau hutan biasanya faktor manusia,” jelas politikus senior Golkar ini.
Firman menduga kondisi kemarau panjang juga dimanfaatkan oleh sebagian pihak untuk melakukan land clearing dengan biaya murah melalui pembakaran. Praktik tersebut, katanya berpotensi melibatkan masyarakat yang tidak memahami aturan maupun risiko hukum dan lingkungan.
“Para pelaku usaha itu biasanya memanfaatkan musim kemarau panjang ini untuk melakukan land clearing. Dengan biaya yang mudah adalah membakar. Hanya risikonya ketika api sudah besar, mereka tidak bisa mengendalikan,” ujarnya.
Karena itu, Firman menilai pemerintah membutuhkan kelembagaan khusus yang fokus pada pencegahan dan penanganan karhutla. Ia mengapresiasi keterlibatan BNPB, TNI, dan Polri dalam penanganan karhutla, tetapi menilai penanganan kebakaran hutan membutuhkan keahlian dan perangkat khusus.
“Sekarang ini kami memberikan apresiasi, BNPB sudah turun, TNI, Polri sudah turun. Tapi ini semua kan bukan topoksi mereka. Menangani bencana banjir dan gempa itu berbeda dengan kebakaran,” katanya.(dry)
Komentar