ASKARA-Kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi.

Apalagi setelah mencuat penderitaan yang dialami salah satu korban yakni seorang siswi berusia 16 tahun berinisial Febiola Purba (FP) siswi kelas 2 SMK jurusan Multimedia di Kabupaten Karo. Dia mengalami gangguan ingatan.

Parahnya lagi, FP disebut tidak lagi mengenali guru maupun teman-teman sekelasnya.

Bagi Nurhadi kasus yang terjadi di Berastagi, Kabupaten Karo, tersebut sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dipandang sebagai insiden biasa.

“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa,” kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Apalagi jika melihat hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026 menunjukkan adanya sejumlah bakteri pada sampel makanan yang telah disajikan di sekolah.

Menurut politisi Nasdem ini dari sampel tersebut dinyatakan positif mengandung Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli). Selain itu, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan dalam sampel muntahan salah satu korban.

Pihaknya menegaskan kondisi para korban, khususnya anak yang harus menjalani perawatan berulang dan mengalami gangguan ingatan, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian serius, karena keselamatan dan masa depan anak tidak boleh menjadi risiko dari sebuah program pemerintah,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah memastikan seluruh korban memperoleh pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas.

"Penanganan tidak boleh berhenti setelah gejala akut akibat dugaan keracunan dinyatakan membaik. Para korban perlu mendapatkan pemantauan terhadap kemungkinan dampak kesehatan dalam jangka panjang," kata Nurhadi.

Seluruh korban, lanjutnya, harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang.

Selain penanganan medis, Nurhadi juga meminta pemerintah membuka hasil investigasi secara transparan kepada orang tua korban maupun masyarakat.

Dia juga meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam penyediaan makanan MBG.

Ditegaskannya, audit harus mencakup seluruh rantai proses penyediaan makanan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh siswa.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi sampai makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” katanya.

Dia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berhenti hanya pada pencopotan kepala SPPG. Menurut Nurhadi, apabila hasil investigasi dan bukti ilmiah membuktikan adanya kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya memastikan terlebih dahulu penyebab kejadian berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah.

“Kalau memang terbukti ada kelalaian yang menyebabkan anak-anak menjadi korban, harus ada pertanggungjawaban yang jelas sesuai aturan. Sebaliknya, kita juga harus memastikan penyebabnya berdasarkan hasil investigasi dan bukti ilmiah, bukan sekadar saling menyalahkan,” ujarnya.(dry)