Oleh : Saur S. Turnip, MM

ASKARA - Di sebuah sudut warung kopi di Menteng, seorang mahasiswa tingkat akhir Universitas Indonesia menatap layar ponselnya.  Di sana terpampang angka-angka ekonomi: pertumbuhan 5,29 persen, inflasi 2,88 persen.

Angka-angka yang tampak sehat. Angka-angka yang, di atas kertas, seharusnya membuat kita optimistis.

Namun, ketika ia mengangkat kepala dan memandang ke luar jendela, realitas berbicara dengan bahasa yang berbeda. Seorang ibu menghitung uang receh di telapak tangannya, memastikan masih cukup untuk membeli beras.  Di televisi, seorang pejabat diberitakan baru saja menerima vonis ringan dalam perkara korupsi bernilai triliunan rupiah.  Mahasiswa itu terdiam cukup lama.  "Angka-angka itu," gumamnya pelan, "tidak pernah sampai ke meja makan kami."

Keesokan harinya, 27 Agustus 2026, ribuan orang seperti dirinya diperkirakan akan turun ke jalan.  Bukan hanya di Jakarta. Suara yang sama terdengar dari Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, dan berbagai kota lainnya.  Mahasiswa. Buruh. Guru honorer. Pedagang pasar. Mereka datang membawa spanduk dan tuntutan.

Tetapi kali ini tuntutannya bukan sekadar tentang subsidi, upah, atau harga kebutuhan pokok.  Di balik semua itu ada satu kata yang jauh lebih mendasar: Keadilan.   Sebab sebuah bangsa bisa tampak sehat di dalam laporan ekonomi, tetapi menyimpan luka yang dalam di dalam kehidupan rakyatnya. 

Dan ketika luka itu terlalu lama diabaikan, ia akhirnya mencari jalan untuk bersuara.

PARADOKS SANG WASIT

Bayangkan sebuah pertandingan sepak bola.

Di papan skor, tim nasional menang telak. Statistik menunjukkan penguasaan bola 70 persen, 25 tembakan, dan tidak satu pun gol kebobolan.  Semuanya tampak sempurna. Penonton seharusnya bersorak.

Namun di tribun, sebagian suporter justru menangis.  Bukan karena tim mereka kalah.  Melainkan karena mereka melihat sesuatu yang tidak tercatat di papan skor:  wasitnya tidak adil.  Pemain biasa mendapat kartu hanya karena pelanggaran kecil. Sementara pemain bintang yang melakukan pelanggaran berat hanya menerima teguran ringan.

Pada titik itu, persoalannya bukan lagi tentang siapa yang menang.

Persoalannya adalah:  Apakah permainan ini masih layak disebut adil?

Di sinilah paradoks Indonesia muncul.  Pemerintah bukan sekadar pengelola angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah adalah penjaga aturan main.  Rakyat membayar pajak, mematuhi hukum, dan menyerahkan sebagian kebebasannya kepada negara dengan satu harapan sederhana:  bahwa hukum akan berlaku bagi semua orang.  Namun ketika hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas, yang rusak bukan hanya satu perkara hukum.

Yang retak adalah kepercayaan.  Ketika korupsi bernilai triliunan rupiah menghasilkan hukuman yang dianggap ringan, sementara pelanggaran kecil dapat berujung pada hukuman berat, rakyat mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih mendasar:  Apakah hukum masih benar-benar bekerja untuk semua?

Di situlah sebuah negara menghadapi krisis yang lebih berbahaya daripada sekadar krisis ekonomi: krisis legitimasi moral.  Sebab negara tidak hanya membutuhkan pertumbuhan. Negara membutuhkan kepercayaan.

Dan ketika rakyat berhenti percaya bahwa keadilan masih mungkin diperoleh, angka pertumbuhan setinggi apa pun tidak akan mampu membeli kembali kepercayaan itu.

DUA JALAN, SATU PILIHAN SEJARAH

Malam semakin larut.  Di pusat kekuasaan, para pengambil keputusan menghadapi pertanyaan yang tidak mudah. Ketika ribuan orang turun ke jalan, negara memiliki banyak pilihan. Tetapi secara moral, ada dua jalan besar yang terbentang di hadapan mereka.

Jalan Pertama: Represi

Logikanya sederhana:  Gunakan kekuatan. Bubarkan massa. Tangkap tokoh-tokohnya. Pulihkan ketertiban. Di atas kertas, jalan ini mungkin terlihat efektif.

Tetapi ketertiban yang lahir dari ketakutan bukanlah stabilitas yang sehat.  Setiap kekerasan terhadap demonstrasi damai berpotensi memperdalam ketidakpercayaan. Setiap penangkapan tanpa proses yang transparan dapat melahirkan kecurigaan baru. Setiap tindakan berlebihan dapat mengubah tuntutan yang semula spesifik menjadi kemarahan yang jauh lebih luas.

Negara mungkin mampu mengosongkan jalan.  Tetapi belum tentu mampu mengosongkan kemarahan dari hati rakyat.  Bahkan dari perspektif ekonomi, stabilitas yang dibangun melalui ketakutan bukanlah stabilitas yang tahan lama. Investor tidak hanya membutuhkan jalan tol, pelabuhan, dan pertumbuhan ekonomi.  Mereka membutuhkan kepastian hukum, institusi yang kredibel, dan pemerintahan yang dapat dipercaya.

Represi mungkin memenangkan satu malam. Tetapi ia bisa kehilangan kepercayaan untuk bertahun-tahun.

Jalan Kedua: Konstitusi, Dialog, dan Koreksi

Ada jalan lain.  Lebih sulit. Lebih melelahkan. Tetapi jauh lebih bermartabat.  Mendengarkan.

Bukan berarti pemerintah harus menyetujui seluruh tuntutan demonstran.  Mendengarkan berarti mengakui bahwa rakyat memiliki hak untuk mempertanyakan kekuasaan.  Pemerintah tidak kehilangan wibawa ketika berdialog.

Justru sebaliknya.  Kekuasaan menunjukkan kematangan ketika ia mampu mendengar kritik tanpa merasa terancam olehnya.  Jalan ini membutuhkan keberanian untuk mengevaluasi kebijakan yang keliru.

• Membutuhkan kesediaan untuk membuka proses hukum secara transparan.
• Membutuhkan keberanian menindak penyalahgunaan kekuasaan, bahkan ketika pelakunya berada dekat dengan pusat kekuasaan.

Dan yang paling penting:  membutuhkan kerendahan hati untuk mengatakan,

“Mungkin ada yang harus kami perbaiki.”

Sejarah menunjukkan bahwa rekonsiliasi jauh lebih sulit daripada pembalasan.

Namun justru karena sulit, rekonsiliasi membutuhkan kualitas kepemimpinan yang lebih tinggi.

Indonesia pun memiliki pilihan yang sama.

Pemerintah dapat membentuk mekanisme independen untuk mengawasi kasus-kasus korupsi besar yang menjadi perhatian publik.  Pemerintah dapat membuka ruang dialog yang sungguh-sungguh dengan mahasiswa, buruh, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil.

Bukan dialog seremonial.  Bukan sekadar foto bersama.

Tetapi dialog yang menghasilkan agenda, tenggat waktu, transparansi, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Jika itu dilakukan, demonstrasi tidak harus berakhir sebagai benturan. Ia dapat menjadi alarm demokrasi.

STRATEGI LEPAS LANDAS

Pagi perlahan tiba.  Jakarta mulai bergerak.

Di berbagai titik, massa berkumpul. Spanduk terbentang. Suara-suara tuntutan mulai terdengar.

Namun sebelum kita berbicara tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah, ada pertanyaan yang jauh lebih penting:  Indonesia seperti apa yang ingin kita bangun setelah semua ini berlalu?

Sebab demonstrasi hanya sebuah momentum.

Perubahan membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih panjang. Untuk Pemerintah: Pulihkan Kepercayaan

• Indonesia tidak kekurangan slogan.
• Indonesia membutuhkan institusi yang dapat dipercaya.
• Perang terhadap korupsi tidak boleh berhenti pada konferensi pers.
• Hukum harus bekerja secara konsisten.
• Tidak boleh ada standar berbeda berdasarkan jabatan, kekayaan, kedekatan politik, atau kekuasaan.

Bayangkan suatu pagi ketika seorang pemimpin negara berdiri dan mengatakan: “Mulai hari ini, tidak ada seorang pun yang terlalu kuat untuk disentuh hukum.” 

Kalimat itu baru bermakna jika diikuti tindakan.   Kasus besar harus diproses secara transparan.

Lembaga penegak hukum harus bekerja tanpa intervensi. Dan rakyat harus dapat melihat bahwa hukum tidak hanya keras kepada mereka yang lemah, tetapi juga berani menyentuh mereka yang memiliki kekuasaan.

Di saat yang sama, kebijakan fiskal harus diuji bukan hanya dengan tabel dan neraca, tetapi juga dengan pertanyaan sederhana: Apa dampaknya bagi keluarga yang paling rentan?

Sebab keberhasilan ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang pertumbuhan.

Ia harus terasa di meja makan.

UNTUK RAKYAT: UBAH AMARAH MENJADI KEKUATAN SIPIL

Namun negara bukan satu-satunya pihak yang memiliki tanggung jawab.  Rakyat juga memiliki pekerjaan besar.  Mahasiswa yang turun ke jalan tidak cukup hanya membawa kemarahan.

• Bawalah data.
• Bawalah riset.
• Bawalah dokumen.
• Bawalah argumentasi.

Sebab kemarahan dapat menyalakan gerakan, tetapi pengetahuanlah yang membuat gerakan bertahan.

Demokrasi bukan sprint.

Demokrasi adalah maraton.

Perubahan tidak selalu terjadi dalam satu demonstrasi, satu sidang, atau satu keputusan pemerintah.

Ia dibangun melalui kerja panjang: advokasi, penelitian, pengawasan publik, litigasi, pendidikan politik, kebebasan pers, dan partisipasi elektoral.

Karena itu, perjuangan keadilan harus tetap berada di dalam koridor konstitusi.

Kritik boleh keras.

Tuntutan boleh tegas.

Tetapi kekerasan tidak boleh menjadi bahasa utama.

Sebab ketika institusi dihancurkan tanpa arah, yang paling dahulu menanggung akibatnya sering kali bukan mereka yang berada di pusat kekuasaan.

Melainkan rakyat biasa.

Dan gerakan demokrasi yang sehat tidak boleh kehilangan wajah manusianya.

EPILOG — 27 AGUSTUS 2026

Matahari semakin tinggi. Massa telah berkumpul. Spanduk-spanduk bergerak ditiup angin. Suara tuntutan terdengar dari berbagai penjuru. Tetapi tidak ada pembakaran. Tidak ada penghancuran. Yang ada adalah keberanian untuk berbicara.

Tuntutan yang jelas.

Dan sebuah pesan sederhana:  “Dengarkan kami.”

Di balik jendela istana, seorang pemimpin memandang ke arah massa.

Di tangannya ada pilihan.

• Memerintahkan aparat untuk membubarkan mereka.
• Atau membuka pintu.
• Turun menemui mereka.

Dan mengatakan: “Saya mendengar kalian. Mari kita perbaiki negeri ini bersama.”

Mungkin kalimat itu tidak menyelesaikan semua masalah. Tetapi bisa menjadi awal. Sebab sejarah sering kali tidak berubah ketika seseorang memenangkan perdebatan. Sejarah berubah ketika seseorang yang memiliki kekuasaan memilih untuk mendengar.

Di sudut warung kopi Menteng, mahasiswa tadi masih duduk.  Ponselnya masih berada di atas meja.  Angka-angka ekonomi masih terpampang di layar. Tetapi kali ini ia tidak hanya melihat angka.  Ia melihat manusia di balik angka itu. Ia melihat ibunya. Tetangganya. Pedagang kecil.  Buruh.  Guru. Petani.

Dan jutaan orang lain yang mungkin tidak pernah masuk ke dalam grafik pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menjadi alasan mengapa ekonomi itu harus tumbuh.

Ia menundukkan kepala. Berdoa.Bukan agar satu pihak menang dan pihak lain kalah. Melainkan agar keadilan tidak lagi menjadi kata yang hanya terdengar indah dalam pidato. Karena pada akhirnya, Indonesia tidak akan benar-benar lepas landas hanya karena angka pertumbuhan ekonomi terlihat baik. Indonesia akan lepas landas ketika rakyatnya percaya bahwa kerja keras memiliki makna, hukum memiliki wibawa, dan kekuasaan memiliki batas.

• Ketika seorang ibu tidak lagi harus menghitung receh dengan cemas untuk membeli beras.
• Ketika seorang anak muda percaya bahwa masa depannya tidak ditentukan oleh koneksi, tetapi oleh kemampuan dan kerja kerasnya.
• Ketika orang miskin dan orang kaya berdiri di hadapan hukum yang sama.

Dan ketika rakyat dapat melihat bahwa sang wasit benar-benar adil.

Mungkin hari itu belum tiba.

Tetapi selama masih ada keberanian untuk memperjuangkannya dengan cara yang damai, konstitusional, dan bermartabat— harapan itu belum mati. Dan mungkin, justru dari malam-malam seperti inilah sebuah bangsa belajar untuk bangkit. ^©OpungnsJj

 

Editor: Dar Edi Yoga