Oleh: FX. Hastowo Broto Laksito, S.H, M.H | Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

ASKARA - Belum lama ini publik dihebohkan oleh kisah seorang pemuda yang mengeluhkan harus menunggu hingga sekitar delapan jam untuk memperoleh kamar rawat inap di sebuah rumah sakit. Keluhan tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Sebagian masyarakat memberikan simpati, tetapi tidak sedikit pula yang justru menyalahkan dan menghujatnya. Tidak lama kemudian, kabar duka datang. Pemuda tersebut meninggal dunia.

Peristiwa ini menyisakan duka sekaligus memunculkan banyak pertanyaan. Apakah masyarakat berhak mengeluhkan pelayanan rumah sakit? Apakah tenaga kesehatan harus menerima semua kritik yang disampaikan publik? Dan sampai di mana batas antara kritik yang sah dengan serangan yang justru melukai pihak lain?

Dalam negara hukum, pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara. Konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mewajibkan negara menghadirkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan dapat diakses oleh masyarakat.

Maka dari itu, masyarakat yang merasa pelayanan kesehatan tidak berjalan sebagaimana mestinya memiliki hak untuk menyampaikan keluhan. Menyampaikan kritik atau pengaduan bukanlah tindakan yang dilarang selama dilakukan secara benar, berdasarkan fakta, dan tidak mengandung fitnah maupun penghinaan. Justru kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa rumah sakit sering menghadapi situasi yang tidak mudah. Keterbatasan jumlah tempat tidur, tingginya jumlah pasien, kondisi kegawatdaruratan, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga sistem rujukan dapat menyebabkan pasien harus menunggu lebih lama daripada yang diharapkan. Tidak semua keterlambatan pelayanan selalu disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara sistem pelayanan dan orang yang menjalankan pelayanan. Seorang dokter, perawat, atau tenaga kesehatan di ruang gawat darurat belum tentu menjadi penyebab utama keterlambatan memperoleh kamar rawat inap. Sering kali mereka justru bekerja di bawah tekanan dengan fasilitas yang terbatas dan jumlah pasien yang sangat banyak.

Namun, kondisi tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak pasien memperoleh informasi yang jelas. Salah satu hal yang sering memperburuk keadaan bukan hanya lamanya waktu menunggu, tetapi kurangnya komunikasi kepada pasien maupun keluarga. Penjelasan mengenai kondisi kamar, antrean pasien, maupun perkiraan waktu tunggu sering kali dapat mengurangi kecemasan dan mencegah kesalahpahaman.

Peristiwa ini juga menunjukkan betapa cepatnya opini publik terbentuk melalui media sosial. Sebelum fakta-fakta diketahui secara utuh, masyarakat sudah terbagi menjadi dua kelompok. Sebagian membela pasien, sebagian lain membela tenaga kesehatan. Tidak sedikit komentar yang kemudian berubah menjadi hujatan, ejekan, bahkan serangan pribadi terhadap pihak-pihak yang sebenarnya belum tentu mengetahui keseluruhan peristiwa.

Padahal dalam perspektif hukum, setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan tersebut bukan berarti bebas menghina atau menyerang martabat orang lain. Kritik merupakan bagian dari demokrasi, sedangkan perundungan digital (cyberbullying) merupakan perilaku yang dapat menimbulkan dampak psikologis yang sangat serius.

Media sosial sering kali membuat seseorang lupa bahwa di balik sebuah akun terdapat manusia yang memiliki keluarga, perasaan, dan kehidupan pribadi. Kalimat yang ditulis hanya dalam beberapa detik dapat meninggalkan luka yang berlangsung sangat lama. Dalam banyak kasus, tekanan psikologis akibat hujatan massal dapat memperburuk kondisi seseorang yang sedang menghadapi persoalan kesehatan maupun tekanan hidup lainnya.

Di sisi lain, tenaga kesehatan juga berhak memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan profesinya sesuai standar profesi dan standar pelayanan. Mereka tidak seharusnya menjadi sasaran kemarahan publik atas persoalan yang mungkin berasal dari keterbatasan sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Menyalahkan individu tanpa mengetahui fakta yang lengkap bukanlah bentuk penyelesaian masalah.

Setiap dugaan adanya keterlambatan pelayanan kesehatan perlu ditangani melalui mekanisme yang objektif. Rumah sakit dapat melakukan audit internal, dinas kesehatan melakukan evaluasi apabila diperlukan, dan lembaga yang berwenang menilai apakah telah terjadi pelanggaran standar pelayanan atau justru terdapat kondisi yang memang tidak dapat dihindari. Dengan cara seperti ini, penilaian didasarkan pada fakta, bukan semata-mata pada opini yang berkembang di media sosial.

Dari sudut pandang pelayanan publik, setiap keluhan masyarakat sesungguhnya merupakan sumber informasi yang sangat berharga. Keluhan tidak selalu berarti kebencian terhadap rumah sakit. Dalam banyak keadaan, keluhan justru menunjukkan adanya harapan agar pelayanan menjadi lebih baik. Institusi yang mampu menerima kritik secara terbuka biasanya akan lebih mudah melakukan perbaikan dibandingkan institusi yang menganggap setiap kritik sebagai ancaman.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyampaikan keluhan melalui cara yang bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan hendaknya berdasarkan pengalaman yang benar-benar dialami, tidak dilebih-lebihkan, tidak memotong fakta, dan tidak menghakimi individu tertentu tanpa dasar yang jelas. Kritik yang objektif jauh lebih bermanfaat dibandingkan kemarahan yang hanya memperkeruh suasana.

Peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa ruang digital membutuhkan etika yang sama dengan kehidupan nyata. Tidak semua persoalan harus diselesaikan melalui kolom komentar. Ada mekanisme pengaduan kepada rumah sakit, dinas kesehatan, Ombudsman, maupun lembaga lain yang berwenang. Jalur-jalur tersebut justru memberikan ruang untuk memperoleh penyelesaian yang lebih adil dan berdasarkan fakta.

Tragedi ini tidak seharusnya hanya menjadi perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang jauh lebih penting adalah menjadikannya sebagai bahan refleksi bersama. Rumah sakit perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan dan komunikasi kepada pasien. Pemerintah perlu memperkuat kapasitas layanan kesehatan agar tidak terjadi antrean yang terlalu panjang. Tenaga kesehatan perlu tetap memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sementara masyarakat perlu menggunakan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa berubah menjadi perundungan di ruang digital.

Kehilangan satu nyawa adalah duka yang tidak dapat digantikan. Namun, akan lebih menyedihkan apabila setelah peristiwa itu berlalu tidak ada pelajaran yang diambil. Pelayanan kesehatan yang baik tidak hanya diukur dari kecanggihan alat medis, tetapi juga dari kecepatan pelayanan, keterbukaan informasi, empati kepada pasien, serta kemampuan seluruh pihak untuk saling menghormati. Di sisi lain, kritik yang disampaikan secara baik dan diterima secara terbuka merupakan pondasi penting bagi terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.