Rabu, 05 Agustus 2026 | 20:04
NEWS

Tukin TNI Dinaikkan, Lalu Desak Pemerintah Naikkan Juga Gaji Guru

Tukin TNI Dinaikkan, Lalu Desak Pemerintah Naikkan Juga Gaji Guru
Seorang guru bercengkrama dengan muridnya. (dok)

ASKARA- Pemerintah didorong untuk segera menaikkan gaji dan tunjangan bagi para guru di seluruh Indonesia. Dengan demikian kesejahteraan para pendidik meningkatkan kesejahteraan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).

Lalu menegaskan hal itu menyikapi lkebijakan pemerintah yang sebelumnya telah menyetujui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Menurutnya, kualitas pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari kualitas hidup para pendidiknya. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam, tingkat kesejahteraan, ujarnya guru di Indonesia dinilai masih tertinggal dan banyak yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

“Kenaikan tukin TNI tentu sudah melalui kajian yang mendalam. Kami tidak mempersoalkan kebijakan itu, tetapi kami juga berharap gaji maupun tunjangan guru segera dinaikkan, karena masih banyak guru yang hidup dalam keterbatasan ekonomi,” tegasnya.

Dia menegaskan guru adalah pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kesejahteraan guru bukan sekadar memenuhi hak mereka, tetapi merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa.

Legislator yang membidangi sektor pendidikan ini menilai ruang fiskal APBN pada dasarnya masih sangat mencukupi untuk merealisasikan peningkatan pendapatan guru.

Untuk itu, pihaknya meminta kementerian teknis bersama Kementerian Keuangan segera merumuskan regulasi pendukung yang sah.

“Apalagi presiden sebenarnya sudah punya arah ke sana. Tinggal sekarang regulasi ini oleh kementerian teknis disiapkan, sementara Kementerian Keuangan juga harus melihat komponen regulasi yang menjadi payung hukum untuk peningkatan kesejahteraan guru,” kata Lalu.

Komisi X DPR RI, ujarnya lagi, menekankan bahwa alokasi anggaran pendidikan yang terbilang besar dalam APBN tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan fisik atau program administratif semata.

"Justru harus berdampak langsung dan nyata bagi tingkat kesejahteraan para guru di seluruh pelosok negeri," demikian Lalu. (dry)

Komentar