ASKARA – Dinamika di tubuh Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah beredarnya surat usulan pengisian jabatan pimpinan tinggi madya yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Dokumen berstatus "Sangat Rahasia" tertanggal 13 Juli 2026 tersebut memuat usulan rotasi sejumlah pejabat eselon I yang akan menempati posisi strategis di Korps Adhyaksa.

Dalam surat tersebut, Jaksa Agung mengusulkan Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung menggantikan Feri Wibisono. Selanjutnya, posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) diusulkan ditempati Leonard Eben Ezer Simanjuntak, sedangkan jabatan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabandiklat) diusulkan kepada Harli Siregar.

Sementara itu, menyusul adanya surat pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jaksa Agung mengusulkan Kuntadi sebagai penggantinya. Adapun posisi Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) diusulkan diisi oleh Patris Yusrian Jaya, yang saat ini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta.

Dalam pertimbangannya, Jaksa Agung menegaskan bahwa jabatan-jabatan tersebut merupakan posisi strategis yang membutuhkan figur berintegritas, berpengalaman, dan memiliki kemampuan manajerial maupun teknis dalam penegakan hukum.

Rekam Jejak Jadi Bahan Perhatian

Di balik munculnya nama-nama tersebut, perhatian publik tidak hanya tertuju pada promosi jabatan, tetapi juga pada rekam jejak para calon pejabat yang pernah menghiasi pemberitaan nasional.

Nama Harli Siregar misalnya, sempat menjadi sorotan ketika dimutasi dari jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada April 2026. Mutasi tersebut terjadi setelah penanganan perkara Amsal Christy Sitepu menjadi pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI.

Saat itu berkembang berbagai opini yang menghubungkan mutasi Harli dengan polemik perkara tersebut. Namun hingga kini, tidak ada keterangan resmi dari Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa perpindahan jabatan tersebut merupakan bentuk hukuman ataupun akibat pelanggaran disiplin. Harli justru dipercaya mengemban jabatan strategis sebagai Inspektur III pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).

Sementara itu, nama Patris Yusrian Jaya juga kembali diperbincangkan. Sebelumnya, Patris pernah dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka pengembangan penyidikan perkara yang telah menjerat sejumlah tersangka. Saat itu, Juru Bicara KPK menyebut Patris diperiksa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kejaksaan RI.

Meski demikian, berdasarkan informasi resmi yang tersedia hingga saat ini, Patris Yusrian Jaya tidak pernah diumumkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Statusnya dalam proses hukum yang dipublikasikan KPK adalah sebagai saksi yang dimintai keterangan.

Publik Berharap Seleksi Berbasis Integritas

Beredarnya surat usulan tersebut memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat.

Sebagian kalangan menilai promosi dan rotasi pejabat merupakan hal yang wajar dalam sebuah organisasi besar seperti Kejaksaan Agung. Menurut mereka, pergantian pejabat diperlukan untuk menjaga regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas organisasi.

Namun sebagian masyarakat menilai bahwa pengisian jabatan strategis harus dilakukan secara lebih terbuka dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan kepercayaan publik. Mereka berharap setiap nama yang diusulkan telah melalui proses evaluasi yang menyeluruh sehingga mampu memperkuat citra Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.

Pengamat hukum juga mengingatkan bahwa pejabat yang pernah menjadi sorotan pemberitaan belum tentu melakukan pelanggaran hukum. Pemeriksaan sebagai saksi maupun mutasi jabatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya kesalahan pidana. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.

Di sisi lain, publik berharap pemerintah memberikan penjelasan yang terbuka mengenai pertimbangan pemilihan pejabat pada posisi-posisi strategis. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Menunggu Keputusan Presiden

Hingga berita ini ditulis, usulan rotasi dan promosi tersebut masih menunggu keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan akhir akan menentukan susunan baru pimpinan Kejaksaan Agung yang akan memegang peranan penting dalam arah kebijakan penegakan hukum nasional.

Sementara itu, Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi mengenai beredarnya dokumen yang dikategorikan sebagai surat "Sangat Rahasia". Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.