ASKARA – Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyerukan pentingnya membangun kebangkitan nasional berbasis harapan, keadilan sosial, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di tengah tantangan ekonomi, politik, sosial, hingga krisis ekologis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Seruan pastoral tersebut disampaikan KWI dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 pada 20 Mei 2026 melalui dokumen bertajuk “Bangkit Bersama dalam Pengharapan.”

Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, OSC bersama Sekretaris Jenderal KWI Mgr. Adrianus Sunarko, OFM menegaskan bahwa kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga panggilan moral untuk membangun masa depan Indonesia secara bersama-sama.

“Kebangkitan nasional lahir bukan hanya dari semangat politik, tetapi juga dari keberanian moral, solidaritas sosial, dan keyakinan bahwa masa depan bangsa yang lebih baik harus dibangun bersama,” tulis KWI dalam seruan pastoralnya.

Soroti Luka Sosial dan Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai semakin nyata, mulai dari tekanan ekonomi masyarakat, krisis kesehatan mental generasi muda, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga minimnya perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

KWI juga secara khusus menyoroti situasi di Tanah Papua yang disebut masih menyisakan luka panjang akibat kekerasan dan kurangnya rasa saling percaya.

“Papua bukan sekadar persoalan pembangunan atau keamanan, melainkan bagian utuh dari wajah Indonesia,” tulis KWI.

Menurut KWI, pendekatan keamanan bukan solusi utama bagi Papua. Karena itu, penyelesaian masalah Papua perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih manusiawi, dialogis, partisipatif, dan menghormati budaya serta hak-hak masyarakat adat.

Kritik Ketimpangan dan Korupsi

KWI juga menyinggung persoalan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Meski mengapresiasi berbagai program pembangunan pemerintah terkait ketahanan pangan, energi, dan investasi, KWI mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat kecil yang belum merasakan dampak nyata pertumbuhan ekonomi.

“Angka-angka pertumbuhan ekonomi belum selalu dirasakan secara nyata oleh masyarakat di akar rumput,” demikian isi seruan tersebut.

KWI menyampaikan keprihatinan terhadap praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi kepentingan ekonomi tertentu yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.

Menurut KWI, pembangunan ekonomi harus tetap berakar pada martabat manusia dan tidak meninggalkan kaum miskin, petani kecil, nelayan, buruh, serta masyarakat adat.

Ingatkan Ancaman Kemunduran Demokrasi

Dalam bidang politik, KWI menilai ruang dialog publik di Indonesia semakin sempit dan perbedaan pendapat mudah berubah menjadi permusuhan.

KWI juga mengingatkan adanya gejala kemunduran demokrasi serta potensi otoritarianisme yang harus diwaspadai bersama.

“Godaan kehendak otoritarianisme melalui cara-cara legalisme otokratis perlu diatasi dengan mengutamakan semangat demokrasi dan menerapkan nilai-nilai Pancasila,” tegas KWI.

Karena itu, KWI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat budaya dialog, kebebasan berekspresi, supremasi hukum, serta demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Soroti Kerusakan Lingkungan

Seruan pastoral KWI juga menyoroti kerusakan lingkungan dan krisis ekologis akibat deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan yang dinilai tidak berkelanjutan.

KWI menyinggung proyek panas bumi di Flores dan proyek food estate di Papua sebagai contoh pembangunan yang dinilai berpotensi menjadi bumerang bila dilakukan secara top-down dan mengabaikan konsultasi publik.

Mengutip ensiklik Laudato Si’ Paus Fransiskus, KWI menegaskan bahwa bumi merupakan rumah bersama yang harus dirawat dengan cinta dan tanggung jawab.

Lima Seruan Kebangkitan Nasional

Dalam dokumen tersebut, KWI juga menyampaikan lima seruan utama kepada seluruh elemen bangsa, yakni:

1. Merefleksikan makna kebangkitan nasional dalam konteks Indonesia saat ini.

2. Membangun solidaritas dan keberpihakan kepada kelompok terpinggirkan.

3. Merevitalisasi demokrasi Pancasila dan etika publik.

4. Mendorong dialog dan rekonsiliasi, khususnya di Papua.

5. Memperkuat nilai spiritual dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa.

KWI menegaskan bahwa Indonesia hanya dapat berdiri kokoh apabila seluruh rakyat merasa menjadi bagian dari kehidupan bersama dan tidak tersisih dari pembangunan.

“Ekonomi yang manusiawi bukan hanya soal pertumbuhan, tetapi tentang menjaga kesatuan bangsa melalui keadilan, solidaritas, dan keberpihakan kepada martabat setiap manusia Indonesia,” tulis KWI.

Seruan pastoral tersebut ditutup dengan ajakan membangun Indonesia sebagai rumah bersama yang adil, damai, beradab, dan bermartabat melalui semangat gotong royong dan dialog antar sesama.