ASKARA - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menggelar webinar nasional bertajuk “Politik Identitas dalam Perspektif Persatuan Bangsa” secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (20/5/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program KOWANI Goes to UNESCO – Memory of The World yang bertujuan memperkuat dialog kebangsaan, demokrasi, dan peran perempuan di era digital.

Webinar menghadirkan sejumlah akademisi, tokoh perempuan, dan pengamat sosial yang membahas dinamika politik identitas, tantangan demokrasi digital, hingga pentingnya menjaga kohesi sosial di tengah perkembangan teknologi informasi.

Ketua Umum KOWANI, Nannie Hadi Tjahjanto, SH, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan nilai kebangsaan dan peran perempuan dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan demokratis.

Diskusi menyoroti bahwa politik identitas tidak selalu bermakna negatif. Namun, persoalan muncul ketika identitas digunakan sebagai alat mobilisasi emosional, eksklusivitas kelompok, dan polarisasi politik yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

Narasumber pertama, Prof. Dr. Hj. Siti Nur Azizah Ma’ruf, SH, M.Hum, menekankan bahwa perempuan memiliki posisi strategis dalam menjaga kohesi sosial dan membangun budaya toleransi di tengah masyarakat.

Dalam paparannya bertema “Perempuan Bangkit Menolak Politik Identitas, Membangun Negeri Lebih Inklusif”, ia menyampaikan bahwa perempuan harus menjadi subjek aktif dalam pembangunan bangsa, bukan sekadar simbol demokrasi.

“Politik identitas harus dilawan bukan dengan kebencian baru, tetapi dengan pendidikan, solidaritas sosial, penguatan nilai kemanusiaan, dan keberanian membangun ruang dialog yang sehat,” ujarnya.

Ia juga memperkenalkan konsep “Perempuan Bangkit” yang menekankan penguatan literasi digital, pendidikan keluarga inklusif, moderasi beragama, penguatan ekonomi perempuan, hingga pengawalan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa.

Sementara itu, Mayong Suryo Laksono dalam materinya bertajuk “Politik Identitas: Tantangan Kesekian Kohesi Bangsa” menilai ancaman terhadap persatuan bangsa terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan arus informasi digital.

Menurutnya, perkembangan media sosial dan algoritma digital membuat masyarakat semakin mudah terjebak dalam politik emosional dibanding politik gagasan.

“Yang lebih penting bukan sekadar membangun narasi, tetapi menyampaikan pesan yang bermakna, membangun optimisme, dan menjaga ketekunan dalam proses demokrasi,” katanya.

Narasumber lainnya, Dr. Ruth Indiah Rahayu, mengulas politik identitas dari perspektif historis dan gerakan perempuan Indonesia. Ia menegaskan bahwa identitas perempuan harus dipahami sebagai basis perjuangan emansipatif dan solidaritas sosial, bukan sekadar simbol politik.

Dalam paparannya, Ruth juga mengkritisi fenomena tokenisme atau keterwakilan simbolik perempuan di ruang politik yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, kekerasan berbasis gender, dan kerentanan perempuan di sektor informal.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan peserta mengenai peran perempuan di era digital, efektivitas keterwakilan perempuan di parlemen, hingga strategi menghadapi politik identitas menuju Indonesia Emas 2045.

Forum kemudian menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penguatan pendidikan politik berbasis nilai kebangsaan, pengembangan literasi digital dan anti-hoaks, penguatan ruang publik yang sehat dan demokratis, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui digitalisasi UMKM dan komunitas adat.

Selain itu, KOWANI juga menegaskan komitmennya melanjutkan pengumpulan arsip perjuangan perempuan Indonesia sebagai bagian dari program UNESCO Memory of The World.

Webinar ditutup dengan penyampaian kesimpulan moderator, menyanyikan lagu “Bagimu Negeri”, dan sesi foto bersama seluruh peserta.