Kamis, 02 Juli 2026 | 04:51
NEWS

Politik Lokal Aceh Tengah Dinilai Lamban Tangani Krisis Lingkungan

Politik Lokal Aceh Tengah Dinilai Lamban Tangani Krisis Lingkungan
Ilustrasi lambannya penanganan krisis lingkungan (Dok Askara)

ASKARA - Lambannya proses pemulihan Aceh Tengah pascabencana 2026 menuai kritik dari berbagai kalangan. Founder Linge Antara Institute, Zam Zam Mubarak, menilai lemahnya kemauan politik pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam justru mempercepat kerusakan ekologis di kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Menurut Zam Zam, Aceh Tengah sebenarnya memiliki potensi besar melalui kopi Gayo, hutan kemasyarakatan, hingga posisi strategis sebagai kawasan hulu sungai. Namun, potensi tersebut dinilai belum diiringi keberpihakan politik terhadap pembangunan ekonomi berbasis lingkungan.

“Masalahnya bukan di sumber daya. Aceh Tengah punya kopi Gayo, hutan kemasyarakatan, dan posisi strategis sebagai hulu sungai. Tapi tanpa keberpihakan politik pada ekonomi berbasis alam, kita justru mempercepat kiamat ekologis,” ujar Zam Zam.

Ia juga menyoroti tumpang tindih izin usaha pertambangan dengan kawasan pertanian dan daerah rawan longsor. Menurutnya, audit sosial dan lingkungan belum dijalankan secara partisipatif sehingga konflik antara masyarakat dan perusahaan terus berulang.

“Kita tidak kekurangan rencana. Yang kurang adalah eksekusi dan keberanian politik untuk menghentikan izin baru di kawasan rawan sampai peta risiko diperbarui,” tegasnya.

Zam Zam menilai arah pembangunan ekonomi Aceh Tengah sejatinya sudah sejalan dengan program nasional, seperti penguatan komoditas unggulan kopi Gayo, pengembangan ekonomi kreatif, serta pariwisata berbasis alam.

Namun, ia mempertanyakan lambannya realisasi di lapangan. Hingga kini, sejumlah jalan produksi disebut belum pulih sepenuhnya, pembangunan irigasi desa masih tertunda, dan dukungan bagi pelaku usaha agroforestry dinilai belum berjalan sistematis.

“Kenapa upaya sistematis dalam mendukung program nasional Aceh Tengah terkesan lambat?” katanya.

Ia menegaskan keterlambatan tersebut tidak hanya memperpanjang kerentanan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan. Menurutnya, ketika infrastruktur penghidupan tak kunjung selesai, petani akhirnya terdorong membuka lahan baru di kawasan rawan demi bertahan hidup.

 

 

Komentar