ASKARA-Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membenahi secara menyeluruh program magang nasional. Pasalnya, dari hasil evaluasi menunjukkan skema yang berjalan saat ini belum mampu menjawab kebutuhan dunia kerja.

Padahal DPR berharap program magang menjadi jembatan utama yang menghubungkan lulusan pendidikan dengan kebutuhan riil industri, bukan sekadar pelengkap pelatihan.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto oepada wartawan di gedung DPR, Rabu (1/7/2026).

Dia mengungkapkan bahwa sebagian besar program magang masih terkonsentrasi di sektor pemerintahan. Kondisi itu dinilai membuat peserta magang tidak memperoleh pengalaman kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

“Kami kemarin melakukan evaluasi. Hasilnya, sekitar 40 persen program magang justru berada di sektor pemerintahan, yang hubungannya dengan dunia kerja komersial atau industri itu sangat terbatas,” ujar Edy.

Pihaknya menegaskan Kemnaker perlu mengubah orientasi program magang dengan memperkuat konsep link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Menurutnya langkah tersebut harus diawali dengan pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan kompetensi yang dibutuhkan sektor industri agar materi pelatihan benar-benar sesuai dengan permintaan pasar.

Peran utama Kemnaker, ujar Edy lagi, bukan hanya menyelenggarakan program pelatihan, tetapi juga menjadi penghubung antara lulusan sekolah maupun perguruan tinggi dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

“Jadi, Kemnaker itu bertugas menjembatani (bridging) lulusan perguruan tinggi atau sekolah kita dengan dunia kerja melalui program magang tersebut,” ujarnya.

Tak hanya mengevaluasi program magang di dalam negeri, Edy juga menaruh perhatian pada pengembangan program SMK Go Global. Program ini yang disiapkan untuk membuka peluang kerja bagi lulusan vokasi di pasar internasional.

Keberhasilan program tersebut menurutnya sangat bergantung pada peningkatan kemampuan bahasa asing, penguatan kompetensi teknis sesuai kebutuhan industri global, serta kepemilikan sertifikasi profesi yang diakui secara internasional.

“Pelatihan bahasa dan kompetensi keahlian harus ditingkatkan. Begitu juga dengan sertifikasi keahlian yang standarnya diakui dunia. Dengan begitu, kebutuhan tenaga kerja di negara seperti Jepang, Korea, dan Jerman bisa kita penuhi lewat SMK Go Global,” ujarnya.

Edy berharap pembenahan program magang dan penguatan SMK Go Global dapat menjadi strategi pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi, baik untuk memenuhi kebutuhan industri nasional maupun pasar kerja internasional.(dry)