ASKARA - Program Makan Bergizi Gratis yang seharusnya menjadi harapan bagi masyarakat justru berubah menjadi pintu penipuan. Di Kabupaten Ciamis, seorang oknum guru PPPK diduga menipu warga dengan modus investasi pasokan bahan makanan program MBG hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini bukan hanya persoalan kriminal biasa, melainkan cermin rapuhnya literasi investasi masyarakat serta besarnya pengaruh status sosial dalam membangun kepercayaan publik.

Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah warga Kecamatan Rancah dan wilayah Majalengka melapor kepada pihak kepolisian karena merasa tertipu investasi yang ditawarkan pelaku. Dalam pemberitaan detikJabar berjudul “Oknum Guru di Ciamis Tipu Warga Modus Investasi MBG Rp 384 Juta” yang dipublikasikan pada 8 Mei 2026, polisi menyebut pelaku menawarkan kerja sama penyediaan bahan makanan untuk program MBG. Korban dijanjikan keuntungan rutin dari usaha tersebut hingga akhirnya mengalami kerugian total mencapai Rp384 juta.

Informasi serupa juga dimuat detikJateng melalui artikel “Guru PPPK Ciamis Tipu Tipu Modus Investasi MBG Ratusan Juta Rupiah” terbit 8 Mei 2026. Dalam laporan itu dijelaskan bahwa sebagian korban sempat menerima keuntungan pada tahap awal sehingga semakin yakin menanamkan modal. Pola semacam ini lazim ditemukan dalam praktik investasi bodong, ketika keuntungan awal digunakan untuk membangun kepercayaan calon korban lain.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa kedekatan sosial masih menjadi faktor utama dalam membangun rasa percaya di tengah masyarakat. Status guru yang selama ini dipandang sebagai profesi terhormat membuat sebagian warga tidak terlalu mempertanyakan legalitas usaha yang ditawarkan. Dalam kehidupan masyarakat pedesaan, relasi personal dan reputasi sosial sering kali dianggap lebih meyakinkan daripada dokumen resmi atau mekanisme hukum investasi.

Nama program MBG yang dibawa dalam penawaran investasi turut memperkuat keyakinan warga. Program pemerintah yang dikenal luas dianggap memiliki peluang bisnis menjanjikan sehingga masyarakat mudah percaya ketika ada pihak yang mengaku terlibat di dalamnya. Padahal, mekanisme resmi pengadaan program pemerintah memiliki prosedur ketat dan tidak dilakukan secara informal kepada masyarakat umum.

Dalam artikel detikJabar berjudul “Catut Nama MBG, Oknum Guru PPPK Ciamis Kantongi Rp 384 Juta” yang dipublikasikan pada 9 Mei 2026, disebutkan bahwa pelaku diduga menggunakan nama program MBG untuk meyakinkan korban. Polisi juga mengungkap jumlah korban mencapai sepuluh orang dan proses hukum telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Ciamis.

Fenomena investasi bodong semacam ini terus berulang di berbagai daerah di Indonesia. Modusnya hampir selalu sama, yaitu menawarkan keuntungan cepat dengan memanfaatkan hubungan emosional, kedekatan sosial, serta nama program atau lembaga yang dipercaya masyarakat. Ketika korban mulai menerima keuntungan awal, rasa curiga perlahan hilang dan mereka terdorong menanamkan modal lebih besar.

Kasus di Ciamis menjadi pengingat bahwa literasi finansial masyarakat masih perlu diperkuat. Banyak warga belum memahami pentingnya memeriksa legalitas usaha, izin investasi, maupun kejelasan mekanisme bisnis sebelum menyerahkan uang. Dalam situasi ekonomi yang sulit, tawaran keuntungan cepat sering kali terdengar menggiurkan dan mengalahkan sikap kritis masyarakat.

Selain literasi investasi, transparansi informasi program pemerintah juga perlu diperjelas hingga tingkat bawah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme proyek pemerintah membuat ruang manipulasi semakin terbuka. Ketika informasi resmi sulit dijangkau warga, klaim sepihak dari individu tertentu lebih mudah dipercaya.

Kasus ini juga menjadi ujian bagi lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat memandang guru bukan hanya sebagai tenaga pengajar, tetapi juga figur sosial yang memiliki tanggung jawab moral. Karena itu, ketika ada oknum guru terseret kasus penipuan, dampaknya tidak hanya merugikan korban secara ekonomi, tetapi juga mencederai kepercayaan sosial yang selama ini dibangun lembaga pendidikan.

Pada akhirnya, kasus dugaan penipuan investasi MBG di Ciamis memperlihatkan bahwa kejahatan finansial tidak selalu memanfaatkan teknologi canggih. Dalam banyak kasus, penipuan justru tumbuh dari hubungan sosial yang akrab dan rasa percaya yang berlebihan. Ketika masyarakat terlalu mudah percaya tanpa verifikasi, sementara literasi investasi masih rendah, maka ruang bagi praktik penipuan akan selalu terbuka.