Rabu, 02 September 2026 | 19:18
COMMUNITY

PDKN Soroti Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi

PDKN Soroti Pelemahan Rupiah, Minta Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama (Dok Lawe)

ASKARA - Pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut menembus Rp17.404 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran sejumlah kalangan. Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, meminta pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026), Rahman menilai tekanan terhadap rupiah berpotensi memicu inflasi, terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok yang masih bergantung pada impor.

“Pemerintah perlu ekstra hati-hati karena pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga barang dan memperbesar tekanan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Rahman menyebut nilai tukar rupiah saat ini telah melampaui asumsi kurs dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp16.500 per dolar AS. Menurutnya, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya dari Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang menyatakan nilai tukar rupiah masih dalam kondisi stabil.

Ia menilai melemahnya rupiah akan berdampak langsung terhadap kenaikan harga berbagai komoditas, baik impor maupun produk lokal. Komoditas seperti kedelai, gandum, gula, dan pakan ternak disebut rentan mengalami kenaikan harga yang kemudian memicu inflasi lebih luas.

Selain itu, Rahman juga menyoroti ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. Menurutnya, peningkatan jumlah uang beredar belum diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga memicu kenaikan harga di pasar.

“Keluhan masyarakat terkait naiknya harga kebutuhan pokok semakin banyak kami temukan di berbagai daerah,” katanya.

Rahman turut memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius pemerintah, di antaranya total utang negara yang disebut telah mencapai Rp9.638 triliun, defisit APBN per Maret 2026 sebesar Rp240 triliun, serta kenaikan harga minyak dunia di atas asumsi APBN.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, ia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan stabilisasi harga pangan dan melakukan deregulasi di sektor perdagangan, industri, transportasi, hingga perbankan guna mendukung ekspor nonmigas dan penciptaan lapangan kerja.

Menurutnya, perbaikan distribusi logistik melalui sektor transportasi laut juga penting untuk memperlancar arus barang dalam negeri dan ekspor. Ia juga mengusulkan agar sejumlah Bank Pembangunan Daerah dan bank koperasi diberi peran lebih luas sebagai bank devisa untuk mendukung ekspor.

“Stabilisasi harga pangan, terutama beras, menjadi kunci agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas,” ujarnya.

Rahman mengingatkan, tanpa langkah antisipatif yang tepat dan terukur, tekanan ekonomi saat ini dapat berkembang menjadi krisis yang lebih dalam dan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan.

Meski demikian, ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara sektor moneter dan sektor riil agar daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.

 

Komentar