ASKARA - Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI) menyarankan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan audit terhadap stok beras nasional, khususnya yang tersimpan di gudang Perum Bulog dan penggilingan padi di seluruh Indonesia.

Ketua Umum APT2PHI, Dr. Rahman Sabon Nama, mengatakan langkah audit diperlukan untuk memastikan akurasi data di tengah polemik terkait klaim stok dan produksi beras nasional tahun 2026 yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Presiden perlu segera mengambil langkah strategis dengan melakukan audit posisi stok nasional Bulog, sekaligus menghitung perkiraan stok beras di penggilingan padi di seluruh Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (27/4/2026).

APT2PHI juga mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan supervisi metode penghitungan serta segera mempublikasikan data terbaru terkait produksi dan cadangan stok beras nasional agar dapat diakses publik secara transparan.

Menurut Rahman, data produksi nasional 2025–2026 dari BPS sangat penting, mengingat data yang dirilis Kementerian Pertanian dinilai memicu kontroversi di tengah masyarakat.

“Jika data tidak akurat, berpotensi menimbulkan kebijakan yang keliru, termasuk kemungkinan impor beras dalam jumlah besar di masa mendatang,” katanya.

APT2PHI menilai terdapat perbedaan signifikan antara data yang mereka miliki dengan klaim pemerintah. Kementerian Pertanian menyebut cadangan stok nasional Bulog mencapai 5,194 juta metrik ton (MT) dan diklaim sebagai yang terbesar sepanjang sejarah. Namun, menurut APT2PHI, stok Bulog pernah mencapai 5,5 juta MT pada periode 2014–2015.

Selain itu, APT2PHI juga meminta pemerintah memperbaiki kebijakan pengadaan dan distribusi beras. Pasalnya, harga beras di berbagai daerah masih tergolong tinggi dan dikeluhkan masyarakat.

Rahman menilai polemik terkait swasembada beras, cadangan stok, dan produksi nasional seharusnya tidak perlu terjadi apabila koordinasi antar kementerian dan lembaga berjalan dengan baik.

“Koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Bulog, BPS, Kementerian Pertanian, Menko Pangan, dan Menko Perekonomian harus diperkuat. Kebijakan pangan nasional saat ini belum terintegrasi dengan baik,” tegasnya.

APT2PHI berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap data dan kebijakan pangan.