ASKARA- Pemerintah didesak untuk segera mengambil langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak ketegangan geopolitik global yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

Desakan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Langkah antisipatif tersebut dinilainya krusial guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari tekanan eksternal.

Pihaknya juga menyoroti potensi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi akibat selisih harga yang semakin lebar.

Pemerintah, menurutnya, harus bersiap menghadapi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi di tengah ketidakpastian kondisi global.

“DPR meminta kepada pemerintah untuk memitigasi segala hal yang kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” ujar Puan dalam keterangan persnya.

Selain mitigasi teknis, pihaknya juga menekankan pentingnya aspek transparansi dalam setiap kebijakan penyesuaian harga.

Untuk itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah memberikan penjelasan yang rinci kepada publik mengenai alasan kenaikan, durasi kebijakan, serta proyeksi harga ke depan agar tidak menimbulkan kegaduhan.

“Pemerintah harus mampu memitigasi kesiapan terkait harga BBM. Adanya kenaikan BBM non-subsidi harus disertai prinsip keadilan, serta penjelasan yang transparan dan evaluasi berkala,” tegas Puan.

Dia juga menegaskan meskipun dampak perang atau konflik geopolitik tidak selalu berimbas secara langsung dalam waktu singkat, Indonesia sebagai entitas ekonomi global harus tetap waspada.

Menurut Puan, kesiapan mitigasi dianggap sebagai kunci utama agar ekonomi nasional tetap tangguh menghadapi dinamika dunia yang belum menentu. (dry)