ASKARA - Pernyataan Donald Trump terhadap Paus Leo XIV bukan lagi sekadar kontroversi biasa. Ini adalah contoh telanjang bagaimana kekuasaan bisa berubah menjadi arogansi yang kehilangan pijakan logika dan etika sekaligus.

Ketika seorang Presiden Amerika Serikat menyatakan tidak ingin dikritik oleh Paus, figur moral global, maka yang tampak bukan kekuatan, melainkan ketakutan terhadap suara kebenaran. Lebih jauh lagi, klaim Trump bahwa dirinya punya andil atas terpilihnya Paus Leo XIV adalah bentuk kesombongan politik yang nyaris absurd. Vatikan bukan panggung politik Gedung Putih, dan pemilihan Paus bukan hasil manuver kekuasaan seorang Presiden, siapa pun dia.

Pernyataan itu bukan hanya keliru, tetapi juga merendahkan akal sehat publik. Ini bukan lagi soal perbedaan pandangan, melainkan upaya memelintir realitas agar tunduk pada ego kekuasaan. Ketika fakta tidak lagi penting dan digantikan oleh klaim sepihak, maka yang terjadi adalah degradasi serius dalam kualitas kepemimpinan.

Lebih berbahaya lagi, Trump mencoba membungkam kritik dengan label “kiri radikal.” Ini adalah taktik lama: siapa pun yang berbeda pendapat, langsung ditempatkan sebagai musuh ideologis. Dalam logika seperti ini, tidak ada ruang untuk dialog, yang ada hanya loyalitas atau perlawanan. Demokrasi direduksi menjadi arena pembenaran diri.

Sementara itu, Paus Leo XIV justru berdiri pada posisi yang jauh lebih bermartabat. Ia tidak mundur, tidak tunduk, dan tidak terintimidasi. Pernyataannya bahwa ia akan terus menyuarakan Injil dan perdamaian adalah pengingat bahwa kekuasaan politik tidak pernah berada di atas nilai moral.

Kontras ini mencolok: di satu sisi, kekuasaan yang bising, defensif, dan penuh klaim kosong; di sisi lain, otoritas moral yang tenang, konsisten, dan berakar pada prinsip. Dunia bisa menilai sendiri mana yang lebih layak didengar.

Trump tampaknya lupa satu hal mendasar: kekuasaan bukanlah lisensi untuk kebal kritik. Justru semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kewajiban untuk mendengar. Ketika seorang pemimpin mulai merasa dirinya penentu segalanya, bahkan sampai urusan spiritual global, maka alarm bahaya seharusnya berbunyi keras.

Lebih dari itu, serangan terhadap Paus bukan hanya serangan personal, tetapi juga sinyal bahwa nilai-nilai kemanusiaan bisa dianggap sebagai gangguan politik. Kritik terhadap perang diterjemahkan sebagai ancaman, bukan refleksi. Ini pola pikir yang berbahaya dalam dunia yang sudah dipenuhi konflik.

Hal ini perlu ditegaskan: yang bermasalah bukan kritik Paus, tetapi reaksi Trump. Yang berbahaya bukan suara moral, tetapi kekuasaan yang menolak dikoreksi.

Jika arogansi seperti ini terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya etika diplomasi, tetapi juga fondasi rasional dalam kepemimpinan global. Dan ketika pemimpin terbesar dunia mulai kehilangan batas antara fakta dan ego, dunia tidak hanya menghadapi krisis politik, tetapi juga krisis akal sehat.