ASKARA-Komisi XIII DPR RI mengusulkan agar peringatan Hari Lahir Pancasila pada bulan Juni mendatang dijadikan sebagai “Bulan Pancasila”.

Bulan Pancasila diharapkan menjadi momentum ini untuk melakukan kajian mendalam serta evaluasi menyeluruh terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan bernegara.

Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, saat apat dengar pendapat bersama BPIP di gedung DPR, Senin (13/4/2026).

Menurutnya, data konkret untuk melihat sejauh mana Pancasila diterapkan pascareformasi sangat penting. Pihaknya juga menyoroti perlunya pembedahan terhadap sektor ekonomi, politik, pendidikan, hingga sosial budaya untuk memastikan semuanya masih berpijak pada nilai-nilai dasar negara.

“Juni nanti kita buat Bulan Pancasila, kita bahas semua cara kita bernegara. Apakah ekonomi kita berpancasila? Apakah politik kita berpancasila? Kita rumuskan bersama dengan data yang konkret,” ujarnya.

Sugiat menilai langkah ini merupakan kewajiban konstitusional Komisi XIII sebagai mitra kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Sedangkan Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, mendukung dan memperkuat usulan Sugiat dengan mewacanakan penyelenggaraan Rembuk Nasional. Forum ini direncanakan melibatkan partisipasi luas, mulai dari masyarakat sipil, partai politik, pelaku bisnis, hingga perwakilan pemerintah.

Pihaknya berharap dialog ini menjadi momentum untuk menentukan kerangka aksi Pancasila dalam menghadapi tantangan abad ke-21 serta visi Indonesia Emas 2045. “Sehingga terjadi dialog yang benar-benar dari hati ke hati,” kata Willy.

Dia melanjutkan, hasil dari kajian dan rembuk nasional tersebut rencananya akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai potret kondisi riil bangsa saat ini.

Merespons usulan tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengimplementasikan usulan para legislator. BPIP berkomitmen untuk segera menyusun penganggaran guna merealisasikan agenda Bulan Pancasila dan Rembuk Nasional tersebut.

“Tadi saya sudah rembukan bahwa kita akan melakukan itu. BPIP akan menganggarkan ini sekalian dengan rembuk nasional,” tegas Yudian. (dry)