ASKARA - Kasus dugaan keracunan yang menimpa puluhan siswa di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, membuka kembali perdebatan serius soal keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden ini tak hanya menyisakan kekhawatiran orang tua, tetapi juga memantik kritik terhadap sistem pengawasan pemerintah.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara, Samuel F Silaen, menilai kejadian tersebut sebagai alarm keras atas lemahnya kontrol kualitas dalam distribusi makanan bagi siswa.

Menurutnya, kasus yang menyebabkan puluhan anak mengalami gejala mual, muntah, diare hingga demam tidak bisa dianggap sebagai insiden biasa. Ia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada pengawasan yang dinilai tidak berjalan optimal sebelum makanan didistribusikan.

Silaen menyoroti bahwa program MBG sejatinya memiliki tujuan mulia untuk meningkatkan gizi generasi muda. Namun, tanpa standar higienitas dan sistem pengawasan yang ketat, program tersebut justru berpotensi menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar.

“Programnya baik, tetapi implementasinya tidak boleh longgar. Harus ada kontrol kualitas, distribusi yang terjamin, dan audit rutin,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia juga mendesak adanya investigasi menyeluruh dan transparan untuk mengungkap rantai penyediaan makanan, sekaligus memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan kelalaian.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait penyebab keracunan yang diduga berasal dari menu spageti dalam program MBG.

Hingga kini, sebanyak 72 siswa dilaporkan terdampak dan sebagian masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Jakarta Timur.

Meski pemerintah telah bergerak melakukan pengecekan, Silaen menilai langkah tersebut belum cukup jika tidak diikuti dengan perbaikan sistemik dan sanksi tegas bagi pihak yang terbukti lalai.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa program pangan untuk anak-anak tidak hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga menyangkut aspek keamanan yang tidak boleh ditawar.